JAKARTA. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sama sekali tidak mendukung partai politik tertentu. Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil menegaskan kembali hal tersebut dalam jumpa pers, Senin (6/4) di Jakarta.
Penegasan itu terkait dengan surat pemberitahuan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kepada Kementerian BUMN tentang dugaan pemberian dukungan satu partai politik tertentu oleh serikat pekerja PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara (PLN).
"Serikat pekerja dibentuk dalam rangka industrial union, bukan political union. Jadi, tujuannya untuk pengembangan kesejahteraan dan peningkatan skill karyawan BUMN. Serikat pekerja bukan untuk mendukung satu politik tertentu atau berpolitik praktis." Tandas Sofyan.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (SP) BUMN Abdul Latif Algaff membenarkan, penceburan diri SP ke politik praktis akan membuat BUMN riuh dan pecah. Pembentukan SP semata-mata untuk mendukung kinerja BUMN.
"BUMN itu tugasnya mengelola aset negara. SP adalah bagian dari pengelolaan tersebut. Jadi, apa jadinya BUMN nanti jika SP berpolitik praktis?" tegasnya.
Namun, menurut Hasan, Ketua Umum Dewan Serikat Pekerja Pertamina, selama ini pembinaan Kementerian terhadap SP sangat kurang. "Surat kami saja tidak pernah mendapat balasan dari kementerian," ujarnya. (oleh : Andri Indradie)
Kontan Online, Selasa, 7 April 2009 | 08:15
No comments:
Post a Comment