Leasing kapal mulai membaik

Leasing kapal mulai membaik

BKI dukung klasifikasi kapal berbendera RI

JAKARTA: Setelah stagnan pada tahun lalu, bisnis sewa guna usaha (leasing) kapal diproyeksikan membaik pada tahun ini seiring dengan potensi kebutuhan terhadap angkutan laut itu sebanyak 650 unit hingga 2010.

Peluang bisnis di segmen ini juga diuntungkan oleh turunnya harga kapal pada saat kondisi ekonomi global belum pulih. Leasing kapal juga dinilai lebih menjanjikan daripada leasing pesawat karena Indonesia merupakan negara kepulauan.

Sigit Wahyoe Prasetya, Direktur Eksekutif Transforum Ship & Port Advisory, lembaga independen dalam bidang infrastruktur maritim, mengatakan potensi leasing kapal sangat menjanjikan pada tahun ini, didorong oleh kebutuhan kapal yang meningkat untuk pengiriman barang konsumsi.

"Indonesia merupakan negara maritim, ini yang menjadikan peluang pembiayaan leasing kapal membaik. Saat ini waktu yang tepat untuk membeli kapal," katanya kepada Bisnis di sela-sela acara Two Days Executive Program Ship Finance di Jakarta, kemarin.

Selain itu, penerapan asas cabotage yang mewajibkan komoditas domestik diangkut kapal berbendera Indonesia-turut mendorong perkembangan industri ini.

Sebagai contoh, tuturnya, pertumbuhan pasar kapal angkutan batu bara untuk proyek pembangkit listrik cukup tinggi dengan potensi klien 300-400 perusahaan kapal.

Dia mengatakan pemain leasing kapal di dalam negeri antara lain PT PANN Multifinance, PT Mega Fina Dana Multi Finance, PT Buana Finance Tbk, dan PT Al Ijarah Indonesia Finance (Alif).

Sigit mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi industri pembiayaan kapal antara lain pelaksanaan asas cabotage yang belum efektif dan tidak adanya forum komunikasi yang efektif dan optimal dalam pembiayaan kapal.

Menurut dia, peluang bisnis perkapalan seharusnya mampu dimanfaatkan oleh pelaku leasing kapal, baik perbankan maupun multifinance. Namun, dia menilai suku bunga kredit kapal yang berkisar 17%-20% saat ini belum kompetitif karena lebih tinggi dibandingkan dengan bunga di luar negeri sekitar 5%.

"Bank dan multifinance juga sama-sama membiayai kapal, tetapi keduanya sama saja. Mereka hanya bermain di bunga antara 17% dan 20%," jelasnya.

Sigit mengakui bank masih menganggap kredit perkapalan berisiko tinggi. Hal ini ditandai dengan kredit perkapalan hanya Rp10 triliun, di bawah 2% dari total kredit nasional pada 2007.

Dukungan BKI

Di tempat terpisah, Dirut BKI Muchtar Ali mengatakan pihaknya akan membantu mempermudah proses pergantian bendera kapal asing menjadi Merah Putih, termasuk untuk memproses kelas kapal di badan klasifikasi nasional tersebut.

"Kami siap membantu pemerintah dalam hal ini BP Migas dan anggota kontraktor kontrak kerja sama, terutama yang berkaitan dengan kewajiban terhadap kapal agar berbendera Indonesia dan kelasnya minimal dual class dengan BKI," ujarnya saat membuka Forum Perkapalan dan Transportasi BP Migas, kemarin.

Budi Indianto, Kepala Divisi Penunjang Operasi BP Migas, mengatakan ke depan kontrak kerja sama dengan K3S harus sesuai dengan persyaratan yang diamanatkan dalam asas cabotage dan UU Pelayaran agar pelayaran nasional bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri untuk angkutan migas.

"Saat ini 70% armada pendukung migas jenis FSO [floating storage & offloading] dan FPSO [floating production storage & offloading] masih berbendera asing. Padahal jenis armada ini sangat mahal," ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya tetap optimistis asas cabotage di sektor angkutan migas dalam negeri bisa dilaksanakan pada awal 2011. "Kami sudah menyiapkan beberapa opsi kalau ternyata ada kendala dalam memenuhi asas cabotage. Tetapi maaf, saya belum bisa menjelaskannya sekarang." (k1/23) ( redaksi@bisnis.co.id)

Bisnis Indonesia, 22 April 2009

http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/transportasi-logistik/1id113982.html