Jakarta, RMonline. Potensi pendapatan dari sektor pelayaran nasional masih belum optimal untuk dinikmati. Padahal dari sektor ini bisa diperoleh pendapatan bagi negara sebesar Rp 147 triliun setiap tahun.
Sayangnya, pendapatan tersebut sebagian besar masih dinikmati perusahaan pelayaran milik asing dengan menguasai pengangkutan minyak bumi, gas, batubara dan offshore.
Indonesia sebagai negara maritim sebenarnya telah memberlakukan asas cabotage atau hak istimewa bagi suatu negara yang memiliki wilayah perairan untuk melakukan pengangkutan barang keperluan dalam negeri dengan kapal-kapal berbendera nasional.
"Dengan berlakunya azas cabotage seharusnya industri pelayaran nasional bisa berkembang pesat dan bisa menjadi salah satu sektor andalan bagi sumber pendapatan nasional, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas laut mencapai 70 persen," ujar Wakil Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) FTUI Agus Muldya dalam diskusi terbatas pra seminar Indonesian Cabotage Forum 2009 di Sekretariat Iluni FTUI Salemba Jakarta, Jum'at (27/3).
Agus menambahkan, negara-negara maritim di dunia seperti Jepang, Jerman, Prancis menerapkan asas cabotage. Bahkan, lanjut Agus, Amerika Serikat yang menjadi pelopor liberalisme dan perdagangan bebas pun menerapkan prinsip ini.
Sementara itu, Ketua Bidang Pengkajian Maritim Iluni FTUI Idris Sikumbang menjelaskan industri pelayaran di luar negeri seperti di AS mendapat dukungan penuh dari perbankan nasionalnya. Sayangnya, hal itu tidak terjadi di Indonesia.
"Akan sulit bagi pengusaha nasional untuk membeli kapal pengangkut oil dan gas jika tidak mendapat kucuran kredit dari perbankan nasional. Kalau ini dibiarkan, maka kapal-kapal asing lah yang terus mengeruk keuntungan, meski ada asas cabotage," ujar Idris.
Sementara itu di tempat yang sama Ketua Panitia Indonesian Cabotage Advocation Forum Ully R Putra menyatakan, untuk mengimplementasikan pemberdayaan pelayaran nasional diperlukan konsolidasi yang lebih serius dari semua kementerian terkait.
"Perlu koordinasi antara Menko Perekonomian, Departemen Keuangan dan Bank Indonesia untuk mendorong jalannya pendanaan untuk sektor maritim," ungkap Ully.
Rencananya, Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani, Meneg BUMN Sofyan Djalil dan Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal akan membahas masalah ini dalam Indonesian Cabotage Advocation Forum di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (31/3) mendatang. [ald]
Laporan: Zul Sikumbang
rakyat merdeka, Jumat, 27 Maret 2009, 17:50:02 WIB
http://www.rakyatmerdeka.co.id/situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=73017
Sayangnya, pendapatan tersebut sebagian besar masih dinikmati perusahaan pelayaran milik asing dengan menguasai pengangkutan minyak bumi, gas, batubara dan offshore.
Indonesia sebagai negara maritim sebenarnya telah memberlakukan asas cabotage atau hak istimewa bagi suatu negara yang memiliki wilayah perairan untuk melakukan pengangkutan barang keperluan dalam negeri dengan kapal-kapal berbendera nasional.
"Dengan berlakunya azas cabotage seharusnya industri pelayaran nasional bisa berkembang pesat dan bisa menjadi salah satu sektor andalan bagi sumber pendapatan nasional, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas laut mencapai 70 persen," ujar Wakil Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) FTUI Agus Muldya dalam diskusi terbatas pra seminar Indonesian Cabotage Forum 2009 di Sekretariat Iluni FTUI Salemba Jakarta, Jum'at (27/3).
Agus menambahkan, negara-negara maritim di dunia seperti Jepang, Jerman, Prancis menerapkan asas cabotage. Bahkan, lanjut Agus, Amerika Serikat yang menjadi pelopor liberalisme dan perdagangan bebas pun menerapkan prinsip ini.
Sementara itu, Ketua Bidang Pengkajian Maritim Iluni FTUI Idris Sikumbang menjelaskan industri pelayaran di luar negeri seperti di AS mendapat dukungan penuh dari perbankan nasionalnya. Sayangnya, hal itu tidak terjadi di Indonesia.
"Akan sulit bagi pengusaha nasional untuk membeli kapal pengangkut oil dan gas jika tidak mendapat kucuran kredit dari perbankan nasional. Kalau ini dibiarkan, maka kapal-kapal asing lah yang terus mengeruk keuntungan, meski ada asas cabotage," ujar Idris.
Sementara itu di tempat yang sama Ketua Panitia Indonesian Cabotage Advocation Forum Ully R Putra menyatakan, untuk mengimplementasikan pemberdayaan pelayaran nasional diperlukan konsolidasi yang lebih serius dari semua kementerian terkait.
"Perlu koordinasi antara Menko Perekonomian, Departemen Keuangan dan Bank Indonesia untuk mendorong jalannya pendanaan untuk sektor maritim," ungkap Ully.
Rencananya, Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani, Meneg BUMN Sofyan Djalil dan Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal akan membahas masalah ini dalam Indonesian Cabotage Advocation Forum di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (31/3) mendatang. [ald]
Laporan: Zul Sikumbang
rakyat merdeka, Jumat, 27 Maret 2009, 17:50:02 WIB
http://www.rakyatmerdeka.co.id/situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=73017
No comments:
Post a Comment