PLN finalisasi akuisisi BUMN pelayaran

PLN finalisasi akuisisi BUMN pelayaran

JAKARTA: PT Perusahaan Listrik Negara segera merampungkan akuisisi BUMN pelayaran PT Bahtera Adiguna dengan nilai transaksi Rp65 miliar-Rp70 miliar.

Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar mengatakan kendati akuisisi belum sepenuhnya dirampungkan, BUMN kelistrikan itu akan menyuntik dana awal Rp30 miliar sebagai dana talangan untuk mendukung operasional Bahtera Adiguna.

"Kalau Bahtera Adiguna diambil alih, dampaknya akan sangat besar bagi perusahaan karena bisa membantu distribusi komoditas batu bara ke berbagai lokasi pembangkit milik PLN," katanya seusai rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu.

Menurut Fahmi, sejauh ini PLN masih mengandalkan kegiatan pengangkutan batu bara dari perusahaan lain dan kini masih memfinalisasi akuisisi Bahtera Adiguna.

"Nilai akuisisi tidak jauh dari taksiran sebelumnya yang dilakukan oleh PwC [Price Water House Cooper] saat Bahtera Adiguna akan diakuisisi oleh PTBA [PT Tambang Batubara Bukit Asam]. Harga yang dijadikan patokan saat ini berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Departemen Keuangan," ungkap Fahmi.

Dalam rekomendasi yang disusun oleh PwC, nilai akuisisi 100% saham Bahtera ditetapkan sebesar Rp74 miliar. Penyusunan harga itu didasarkan pada laporan keuangan Bahtera per 30 September 2007.

Bahtera Adiguna diakuisisi oleh PLN, setelah sebelumnya pemegang saham PTBA tidak menyetujui akuisisi tersebut. PLN akan menggunakan dana internal untuk akuisisi Bahtera.

Berdasarkan catatan Bisnis, metode pembayaran akuisisi Bahtera Adiguna oleh PLN melalui mekanisme pengalihan saham sehingga tidak terjadi transaksi tunai, mengingat para pihak yang bertransaksi dimiliki 100% sahamnya oleh pemerintah.

Salah satu perusahaan pelayaran yang sejauh ini menjadi mitra PLN dalam pengangkutan batu bara adalah PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. Perusahaan pelayaran swasta ini beberapa waktu lalu memperoleh kontrak sebesar Rp3,3 triliun untuk mengangkut batu bara ke pembangkit listrik Tanjung Jati B, Jawa Tengah.

Langkah PLN yang memilih Arpeni itu direspons oleh Kementerian BUMN dengan meminta BUMN kelistrikan itu juga melibatkan perusahaan pelayaran milik pemerintah, yakni Bahtera Adiguna dan Djakarta Llyod.

"Kami menilai kerja sama dengan Arpeni tidak cukup, karena banyak pembangkit yang harus dipasok batu bara. Ini baru untuk proyek 10.000 MW tahap pertama, dan belum yang tahap kedua," lanjut Fahmi.

Oleh Bambang P. Jatmiko

Bisnis Indonesia harian, 15 Mei 2009

http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2&ptopik=A17&cdate=15-MAY-2009&inw_id=673510