September 8, 2009

50 Tongkang RI segera garap muatan domestik


50 Tongkang RI segera garap muatan domestik
Dephub diminta tutup izin kapal asing

JAKARTA: Sedikitnya 50 kapal tongkang berbendera Indonesia yang mengangkut komoditas pasir dari Vietnam dan Kamboja ke Singapura diperkirakan kembali menggarap muatan dalam negeri.

Ketua Bidang Angkutan Tongkang dan Tug Boat DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Teddy Yusaldi mengatakan kapal milik perusahaan nasional itu segera menggarap muatan domestik karena Singapura mulai membatasi impor pasir.

Dia menjelaskan mulai bulan ini pasir yang masuk ke Singapura menghadapi hambatan setelah pemerintah negara tetangga itu mengeluarkan regulasi yang membatasi volume impor pasir dari Vietnam dan Kamboja.

“Akibatnya, jumlah kapal tongkang Indonesia yang beroperasi mengangkut pasir dari Vietnam dan Kamboja terpaksa dipangkas karena muatan berkurang. Mereka dipastikan segera kembali ke Indonesia,” katanya kepada Bisnis kemarin.

Menurut dia, kebijakan Pemerintah Singapura yang membatasi impor pasir menyebabkan muatan tongkang berkurang sehingga kapal-kapal berbendera Indonesia terancam berhenti beroperasi.

Teddy menjelaskan dengan kondisi itu, 50 kapal tongkang asal Indonesia diprediksi kembali menggarap muatan dalam negeri kendati angkutan batu bara di pasar domestik masih stabil, sedangkan pangsa semen dan pabrik kertas stagnan.

Dia mengungkapkan penambahan kapal tongkang dalam 3 tahun terakhir naik secara signifikan karena permintaan pengiriman kargo di dalam negeri, terutama komoditas batu bara naik rata-rata 20% per tahun.

“Saat krisis global, muatan di domestik lesu sehingga operator melirik angkutan pasir ke Singapura. Angkutan pasir dari Vietnam dan Kamboja sempat bagus, tetapi September ini mulai ada pembatasan dari Singapura sehingga pasar domestik jadi incaran,” ujarnya.

Teddy menjelaskan kembalinya 50 kapal tongkang menggarap pasar domestik dipastikan berpengaruh terhadap ketersediaan kapal pengangkut batu bara di dalam negeri yang akan melebihi kebutuhan.

Tutup izin

Dengan kondisi itu, paparnya, Dephub perlu segera menutup lebih cepat pemberian izin permohonan pemakaian kapal asing (PPKA) tanpa menunggu tenggat asas cabotage (komoditas domestik wajib diangkut oleh kapal berbendera Indonesia) untuk batu bara pada 1 Januari 2010.

Menurut dia, setelah 50 kapal tongkang kembali beroperasi di perairan Indonesia, ketentuan asas cabotage untuk angkutan batu bara dipastikan langsung terpenuhi sehingga kapal asing sudah tidak diperlukan lagi.

“INSA mendukung langkah-langkah Dephub dalam melaksanakan roadmap [peta jalan] asas cabotage. Salah satunya, jika 50 tongkang itu kembali, izin PPKA asing untuk kapal batu bara harus langsung ditutup,” tutur Teddy.

Dephub telah menutup izin PPKA bagi kapal jenis handymax dan panamax karena jumlah armada berbendera Indonesia dinilai sudah mencukupi untuk angkutan batu bara dalam negeri. (tularji @bisnis.co.id)

Oleh Tularji
Bisnis Indonesia, 08 September 2009

http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2&ptopik=A17&cdate=08-SEP-2009&inw_id=694606

September 4, 2009

Kapal masih antre di Pontianak


TRANSIT

Kapal masih antre di Pontianak

JAKARTA:Antrean kapal di Pelabuhan Pontianak semakin parah karena dua unit gantry crane untuk melayani bongkar muat peti kemas di pelabuhan terbesar di Kalimantan Barat itu dalam kondisi rusak berat.

Sumber Bisnis di perusahaan pelayaran menyebutkan akibat terganggunya pelayanan di pelabuhan itu, semua jadwal kapal molor dan mengganggu kelancaran angkutan bahan pokok kebutuhan Lebaran.

Direktur Operasi PT Pelabuhan Indonesia II Ferialdi mengakui adanya kerusakan kecil pada peralatan bongkar muat di Pelabuhan Pontianak, tetapi segera ditangani. “Perbaikan langsung dilakukan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar,” katanya kepada Bisnis kemarin.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, KM Tanto Horas yang antre sejak 26 Agustus, sudah menunggu pelayanan sandar selama 10 hari. Meski kapal itu sudah bisa sandar, tidak melakukan bongkar muat karena gantry crane yang melayani kapal itu masih rusak. (Bisnis/k47)

Bisnis Indonesia, 04 September 2009

http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2&ptopik=A17&cdate=04-SEP-2009&inw_id=693951

Kapal batu bara RI garap muatan ekspor


Kapal batu bara RI garap muatan ekspor

JAKARTA: Operator angkutan kapal nasional jenis handymax dan panamax mulai menggarap komoditas ekspor, menyusul anjloknya muatan batu bara di dalam negeri.

Ketua Bidang Angkutan Curah Kering Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Bambang Sudarsono mengungkapkan kini kapal curah kering di dalam negeri lebih banyak yang menganggur.

Menurut dia, kondisi itu terkait dengan pengurangan pasokan bahan baku di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Suralaya karena stok batu bara di pembangkit Jawa-Bali itu sudah kelebihan pasokan.

Dia mengungkapkan biasanya PLTU Suralaya menyiapkan pasokan batu bara di tempat penampungan (stock file) sekitar 900.000 ton untuk 1 bulan, tetapi kini sudah terisi 2,8 juta ton sehingga rencananya pasokan akan disetop untuk beberapa bulan ke depan.

“Selain karena ruang kapal untuk angkutan batu bara sudah kelebihan kapasitas, PLTU Suralaya juga tengah mengurangi pasokan karena stock file di pembangkit itu kini sudah penuh,” ujarnya kepada Bisnis, kemarin.

Ketua Bidang Angkutan Tongkang dan Kapal Tunda INSA Teddy Yusaldi mengakui operator kapal nasional terpaksa mencari muatan ekspor karena pangsa pasar di dalam negeri menurun.

Kondisi itu, paparnya, tampak pada antrean kapal jenis handymax dan panamax pengangkut batu bara di PLTU Suralaya yang terpangkas secara signifikan dari rata-rata 11 unit menjadi tujuh unit.

“Antrean kapal batu bara dari Kalimantan di PLTU Suralaya sejak 3 bulan lalu meningkat menjadi 11 unit sehingga terjadi over supply. Sekarang sudah kembali normal menjadi tujuh unit,” katanya..

Menurut Teddy, sebagian kapal handymax dan panamax nasional telah beralih mencari muatan ekspor karena dengan 11 armada yang mengantre, waktu tunggu di PLTU Suralaya dinilai tidak ekonomis lagi.

“Ketika antrean mencapai 11 kapal, waiting time kapal di pembangkit Suralaya mencapai 2 minggu sehingga biaya operasional membengkak. Namun, dengan tersisa tujuh armada, waiting time kapal terpangkas,” ujarnya.

Dia mengungkapkan INSA telah menerima laporan adanya kapal berkapasitas angkut besar yang menerima order pengiriman batu bara dari Kalimantan ke Thailand, bauksit dari Bintan ke China, dan nikel yang dikapalkan dari Pomalaa ke China.

Menurut Teddy, operator yang menggarap muatan ekspor itu hanya bersifat sementara untuk mengurangi beban biaya operasional, menyusul menurunnya muatan domestik setelah stock file batu bara pada pembangkit utama Jawa-Bali kelebihan pasokan. (k47)

Oleh Tularji
Bisnis Indonesia, 04 September 2009

http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2&ptopik=A17&cdate=04-SEP-2009&inw_id=693949


36 Kapal diizinkan layani angkutan Lebaran


36 Kapal diizinkan layani angkutan Lebaran

JAKARTA: Departemen Perhubungan akhirnya mengizinkan 36 kapal motor penumpang (KMP) melayani angkutan Lebaran tahun ini setelah memenuhi persyaratan laik melaut.

Dirjen Perhubungan Laut Dephub Sunaryo mengatakan keputusan itu menyusul kebijakan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan mempercepat proses pemenuhan persyaratan kelaikan kapal.

"Sebanyak 36 kapal yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus uji petik sekarang sudah dinyatakan lulus," ujarnya kemarin.

Salah satu kapal, yakni KM BSP I milik PT Bukit Samudera Perkasa yang dilarang beroperasi karena haluan sebelah kiri robek telah menyelesaikan perbaikan.

Sunaryo mengatakan telah memberikan persetujuan kepada operator KMP BSP I untuk melayani kembali lintasan Merak-Bakuheni. "Kapal itu sudah turun docking dan siap melayani angkutan Lebaran," ujarnya.

Ditjen Perhubungan Laut juga telah mengizinkan KMP Ulin Ferry milik PT Dharma Lautan Utama beroperasi kembali karena telah memenuhi kelaikan kapal.

Namun, Sunaryo tetap meminta seluruh operator mempersiapkan peralatan keselamatan secara benar, seperti perahu penolong (life craft) tidak boleh dikunci dan jaket pelampung tidak bocor.

Sunaryo sebelumnya ultimatum operator 36 KMP yang dinilai tidak laik melaut berdasarkan hasil uji petik secara acak di 18 lokasi pada 22-26 Juli 2009. Dia meminta operator tersebut memenuhi persyaratan kapal sebelum 6 September atau 15 hari sebelum Lebaran (H-15).

Masih docking

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Dephub Arifin Soenardjo mengungkapkan memang masih terdapat sejumlah kapal yang menjalani docking dengan komitmen selesai sebelum 6 September.

"Memang ada kapal yang masih proses docking, tetapi itu sesuai dengan jadwalnya. Pada 6 September atau H-15 operator menjamin selesai," paparnya.

Manajer Cabang Utama Jakarta PT Pelayaran Prima Vista Hutomo mengungkapkan pihaknya menyiapkan 10 kapal untuk melayani angkutan Lebaran tahun ini. "Dari 10 kapal itu, satu kapal masih menjalani docking yang akan selesai pada 5 September."

Kapal yang akan dioperasikan itu a.l. KM Marina Nusantara, KM Titian Nusantara, KM Madani Nusantara, KM Mabuhai Nusantara, KM Marisa Nusantara, dan KM Farina Nusantara.

Sunaryo memprediksi arus penumpang angkutan laut Lebaran 2009 mencapai 1,118 juta orang atau naik 10% dari tahun sebelumnya. Pada Lebaran 2008, realisasi jumlah penumpang kapal mencapai 1,017 juta.

Sementara itu, tujuh operator kapal siap melayani angkutan Lebaran tahun ini melalui terminal penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok.

Kepala Humas Pelabuhan Tanjung Priok Hambar Wiyadi mengatakan operator kapal tersebut, antara lain PT Pelni (15 kapal), PT Pelayaran Prima Vista (dua kapal), dan PT Sentosa Lestari Abadi (satu kapal). (k1/Raydion Subiantoro)

Oleh Hendra Wibawa
Bisnis Indonesia, 04 September 2009

http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2&ptopik=A17&cdate=04-SEP-2009&inw_id=693943

September 3, 2009

27 Kapal diduga masih berbendera asing


27 Kapal diduga masih berbendera asing

JAKARTA: Sebanyak 27 dari 44 kapal berbobot 994.600 ton yang dipesan oleh perusahaan pelayaran nasional ditengarai belum beralih menggunakan bendera Indonesia sesuai dengan ketentuan asas cabotage.

Kapal-kapal yang dipesan oleh pelayaran dalam negeri itu rencananya digunakan sebagai angkutan kargo umum, kontainer, tanker, curah, kapal penyeberangan, dan pendukung kegiatan lepas pantai (off shore).

Hasil studi literatur atas laporan pembangunan, pemesanan, dan domisili kapal yang dilakukan oleh pakar maritim yang juga pengajar pada Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Saut Gurning yang diterima Bisnis, kemarin, menyebutkan baru 17 dari 44 kapal yang beralih menggunakan bendera Merah Putih.

Literatur itu mengacu pada laporan Fairplay Solution edisi Januari-Juli 2009, ISL Shipping Statistics Yearbook (SSYB) 2008, Lioyd Shipping Economist edisi Juli 2008-Juli 2009 dan hasil sementara survei online penelitian faktor-faktor kelemahan asas cabotage di Indonesia 2008-2009.

Laporan itu menyebutkan selama periode Juli 2008-Juli 2009, jumlah kapal yang dipesan oleh perusahaan pelayaran nasional sebanyak 44 unit dengan bobot mati mencapai 994.600 ton.

Order kapal dari pelayaran RI Juli 2008—Juli 2009
Tipe kapalJumlahBerbendera Indonesia
Umum 6 2
Kontainer54
Tanker2112
Curah54
Roro32
Lepas pantai43
Total4427
Sumber: Saut Gurning, diolah

Dari jumlah itu, 17 kapal dengan bobot 216.540 ton dipastikan telah beralih menggunakan bendera Merah Putih, bahkan telah beroperasi di perairan Indonesia untuk mendukung angkutan komoditas nasional.

“Hal yang justru menarik diambil kesimpulan dari fakta-fakta tersebut adalah ternyata 70% produksi galangan nasional justru dinikmati oleh pemilik kapal asing, bukan pelayaran nasional,” tulis Saut dalam laporan itu.

Jenis pesanan

Saut mengungkapkan selama Juli 2008-Juli 2009, kapal pesanan pelayaran nasional yang masih berbendera asing terdiri dari dua unit kapal kargo umum, empat kapal pengangkut kontainer, 12 tanker, empat kapal pengangkut curah, dua kapal roll on-roll off (roro), dan tiga kapal lepas pantai.

Berdasarkan data Departemen Perhubungan, hingga Maret 2009, jumlah armada kapal niaga berbendera Indonesia sebanyak 8.387 unit atau naik 38,83% dibandingkan dengan kondisi pada Maret 2005.

Saut menjelaskan penerapan peta jalan (roadmap) asas cabotage (komoditas domestik wajib diangkut oleh kapal berbendera Indonesia) memberikan dampak positif bagi penambahan jumlah armada kapal berbendera Merah Putih yang beroperasi di perairan Indonesia.

Oleh Tularji
Bisnis Indonesia, 01 September 2009

http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2&ptopik=A17&cdate=01-SEP-2009&inw_id=693216

Sewa kapal global naik US$10.000


Sewa kapal global naik US$10.000
Pasar handymax dan panamax di dalam negeri kelebihan pasokan

JAKARTA: Kontrak sewa kapal angkutan curah untuk jenis panamax dan handymax di pasar internasional mulai membaik setelah mencatat kenaikan masing-masing US$5.000 dan US$10.000 per hari dibandingkan dengan nilai sewa pada Oktober 2008.

Ketua Bidang Angkutan Tongkang dan Kapal Tunda Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA), Teddy Yusaldi, mengakui biaya sewa harian kapal handymax dan panamax di pasar internasional mulai membaik.

Menurut dia, nilai sewa kapal angkutan curah tipe besar itu sempat anjlok drastis pada Oktober 2008 dan berlanjut hingga sekarang, sehingga sejumlah operator handymax dan panamax menarik armadanya ke Indonesia.

“Sekarang nilai sewa kapal handymax dan panamax di pasar internasional mulai membaik walau belum sampai pada level tertinggi seperti yang dinikmati oleh pelayaran sebelum Oktober 2008,” katanya kemarin.

Teddy mengungkapkan dalam beberapa bulan terakhir nilai sewa kapal kedua jenis kapal berukuran besar itu rata-rata naik cukup signifikan meski belum menyentuh level tertinggi yang pernah dicapai pada 2008.

Nilai sewa kapal jenis panamax sempat menyentuh level US$70.000 per hari sebelum akhirnya merosot menjadi US$4.000 per hari pada Oktober 2008 seiring dengan anjloknya pangsa muatan internasional sebagai dampak dari krisis global.

Nilai sewa kapal di pasar internasional (US$ per hari)
Jenis kapalSebelum krisisSaat krisisSekarang
Panamax70.0004.00014.000
Handymax50.0003.00010.000
Sumber: INSA, diolah

Adapun, nilai sewa kapal handymax yang sempat menyentuh US$50.000 per hari sebelum terjadinya krisis muatan di pasar internasional, juga anjlok menjadi US$3.000 per hari.

Saat ini, tarif sewa kapal jenis panamax kembali naik menjadi US$14.000 per hari atau naik US$10.000 jika dibandingkan dengan kondisi pada Oktober tahun 2008, sedangkan biaya sewa handymax naik US$10.000 per hari.

Teddy memaparkan pada 2008 kapal-kapal nasional banyak yang beroperasi di luar negeri karena nilai sewa lebih tinggi dibandingkan dengan biaya sewa di dalam negeri.

Akibatnya, jumlah armada berbendera Merah Putih berkurang sehingga menimbulkan kekhawatiran target pemerintah memenuhi ketentuan angkutan batu bara di dalam negeri wajib dilakukan oleh kapal Indonesia paling lambat 1 Januari 2010 tidak tercapai.

“Memang tadinya kapal handymax dan panamax berbendera Indonesia banyak yang beroperasi di luar negeri karena rate-nya bagus, tetapi ketika harga sewa jatuh, pemilik kapal terancam merugi,” katanya.

Kelebihan pasokan

Menurut dia, dengan merosotnya nilai sewa kapal di pasar internasional mendorong pelayaran nasional mengalihkan kapalnya ke perairan Indonesia dan membidik pangsa muatan di dalam negeri.

Akibatnya, jumlah armada berbendera Merah Putih yang beroperasi di Indonesia melonjak secara signifikan, bahkan melampaui kebutuhan. “Kebutuhan handymax dan panamax hanya 23 unit, tetapi sekarang sudah ada 30 kapal atau terjadi kelebihan pasokan.”

Pekan lalu, Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Dephub Leon Muhamad mengatakan pemerintah menutup izin permohonan pemakaian kapal asing (PPKA) jenis handymax dan panamax.

Menurut dia, jumlah armada berbendera Indonesia jenis handymax dan panamax untuk angkutan batu bara sudah melampaui kebutuhan hingga 2010 sehingga izin PPKA ditutup tanpa harus menunggu tenggat waktu pelaksanaan roadmap asas cabotage 1 Januari 2010.

Berdasarkan data INSA, selama periode Agustus 2008-Agustus 2009, jumlah kapal handymax dan panamax berbendera Merah Putih tercatat 30 unit. Jumlah itu dinilai telah melebihi kebutuhan untuk mendukung kegiatan distribusi batu bara di dalam negeri, terutama memasok kebutuhan sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Tanah Air.

Penilaian itu mengacu pada data Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut Dephub yang memperkirakan kebutuhan kapal batu bara nasional hingga 2010 sebanyak 10 kapal jenis panamax dan 13 unit handymax. (tularji@bisnis.co.id)

Oleh Tularji
Bisnis Indonesia, 01 September 2009

http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2&ptopik=A17&cdate=01-SEP-2009&inw_id=693214


Tarif sewa kapal PSV terus merosot


Tarif sewa kapal PSV terus merosot

JAKARTA: Tarif sewa kapal lepas pantai jenis platform supply vessel (PSV) berbobot 4.500-5.000 tenaga kuda (HP) di Indonesia selama 2009 terus merosot hingga menyentuh US$20.000 per hari dibandingkan dengan kondisi 2008 mencapai US$40.000 per hari.

Operator kegiatan lepas pantai (off shore) nasional menilai krisis ekonomi global dan anjloknya harga minyak mentah dunia telah memukul sektor angkutan pendukung off shore di Indonesia.

Presiden Direktur PT Swasta Bahari Utama Zuher Gani mengatakan penurunan tarif sewa armada lepas pantai yang terjadi mulai pertengahan 2008 bertambah parah setelah krisis ekonomi global mulai Oktober dan berlanjutnya penurunan harga minyak mentah dunia.

Dia mencontohkan pada Juni 2008, tarif sewa kapal jenis PSV ukuran 4.500-5.000 HP masih di atas US$40.000 per hari, bahkan sempat menembus US$55.000 per hari, tetapi memasuki semester II mulai turun dan berlanjut hingga sekarang.

“Saat ini, tarif sewa kapal tipe itu hanya US$20.000 per hari. Dengan kata lain, selama setahun terakhir tarif sewa PSV anjlok hingga 50%,” katanya kepada Bisnis, kemarin.

Dia mengungkapkan tarif sewa PSV berbobot 3.000 HP juga turun dari US$20.000 per hari pada 2008 menjadi US$10.000-US$12.000 per hari pada 2009, kendati kapal berbobot lebih rendah itu sudah jarang digunakan.

Zuher mengatakan pihaknya belum bisa memastikan kapan tarif sewa itu kembali naik karena perbaikan kondisi perekonomian dalam negeri dan harga minyak mentah dunia sangat berpengaruh.

Direktur Utama PT Wintermar yang juga Ketua Bidang Angkutan Lepas Pantai Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) Sugiman Layanto mengakui tarif kapal off shore jenis PSV saat ini turun drastis.

Dia mengungkapkan pada 2008 operator bisa menikmati tarif sewa hingga US$40.000 per hari, tetapi sekarang turun menjadi US$20.000 per hari. “Tarif sewa kapal off shore memang anjlok,” katanya.

Menurut Sugiman, salah satu pemicu penurunan tarif sewa off shore adalah stagnasi kegiatan lepas pantai sebagai dampak krisis ekonomi global yang menimbulkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan armada dan perkembangan pasar.

Dikuasai asing

Zuher mengungkapkan sekitar 90% dari total nilai sewa kapal pendukung lepas pantai jenis PSV bobot 4.500-5.000 HP di Indonesia masih dinikmati oleh pelayaran asing.

Berdasarkan data INSA, paparnya, nilai sewa kapal off shore, termasuk jenis PSV di Indonesia mencapai US$1,5 miliar per tahun. Dari jumlah itu, US$1,12 miliar dinikmati oleh asing, sedangkan sisanya diperebutkan oleh sejumlah operator kapal nasional.

Oleh Tularji
Bisnis Indonesia, 03 September 2009

http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2&ptopik=A17&cdate=03-SEP-2009&inw_id=693688