Bulletin BAg

Harga kapal tongkang batu bara stabil

2011-10-06T09:22:00.000+07:00

Harga kapal tongkang batu bara stabil

JAKARTA: Harga kapal tongkang per set di pasaran dalam negeri dan luar negeri masih stabil meskipun sejak awal tahun terjadi gejolak harga bahan bakar minyak dan kenaikan harga komoditas.

Wakil Ketua Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) L. Sudjatmiko mengatakan hingga September tahun ini, harga kapal tongkang untuk angkutan batu bara masih cenderung stabil.

Menurut dia, harga kapal tongkang tersebut sudah stabil dalam setahun terakhir. "Harga tongkang 8.000 dead weight tonnage (DWT) per set kini masih normal," katanya kepada Bisnis hari ini.

Dia menjelaskan harga kapal tongkang masih normal yakni di level US$3,5 juta per set. "Kami masih mencermati dampaknya dalam beberapa hari ke depan. Sampai akhir bulan ini, harga tongkang masih stabil," katanya.

Harga kapal tongkang berkapasitas angkut 8.000 ton sejak Mei 2010 naik ke level US$3,5 juta per unit atau 16,6% dibandingkan dengan posisi yang sama 2009 sebesar US$3,0 juta, tetapi lebih rendah dibandingkan dengan semester I/2008.

Berdasarkan catatan Bisnis, harga kapal tongkang pada semester I/2008 atau sebelum terjadinya krisis ekonomi global mencapai US$4,2 juta. Ini merupakan rekor harga tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Harga kapal tongkang turun ke level US$3 juta pada semester I/2009 seiring krisis ekonomi global. Namun, selama Januari-April 2010 harganya mulai merangkak naik ke level $3,5 juta dan tertahan di level itu hingga Januari 2011. (sut)

Oleh Tularji

Bisnis indonesia Online, 16 September 2011
http://www.bisnis.com/articles/harga-kapal-tongkang-batu-bara-stabil

INSA ajak anggotanya ikut pangkas biaya logistik

2011-10-06T09:16:00.002+07:00

INSA ajak anggotanya ikut pangkas biaya logistik

AKARTA: Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) mengajak anggotanya untuk memperbesar perannya dalam memangkas biaya logistik nasionla menyonsong berlakukan kerjasama Masyarakat Ekonomi Asean.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan peran industri pelayaran nasional tersebut dapat diperbesar dengan mendorong percepatan realisasi program perluasan pembangunan ekonomi nasional.

Sektor pelayaran di tantang untuk ikut memangkas biaya logistik nasional. “Kita ditantang untuk meningkatkan daya saing logistik nasional yang sekarang merosot bahkan kini Indonesia berada pada rangking 75,” katanya hari ini.

Berdasarkan Survey Logistic Performance Index, kinerja sistem logistik nasional (sislognas) saat ini masih rendah. Indonesia berada diurutan ke-75 dari 155 negara yang disurvey pada 2010, padahal pada 2007, RI berada diurutan ke 43.

Selain itu, biaya logistik terhadap PDB (produc domestic bruto) di Indonesia juga tinggi yakni mencapai 30%, jauh dibandingkan dengan Korea Selatan (16,3%), Jepang (10,6%) bahkan Amerika Serikat (10,1).

Menurut dia, pemerintah baru saja merilis master plant percepatan dan perluasan ekonomi nasional atau MP3I dengan menetapkan enam koridor ekonomi sebagai titik sentral pembangunan ekonomi nasional.

Dia menjelaskan di dalam negeri industri pelayaran nasional berperan strategis karena kemampuan mengangkut komoditas domestik cukup tinggi bahkan saat ini kegiatan logistik antarpulau sudah dilakukan seluruhnya oleh kapal nasional.

Dengan jumlah armada lebih dari 10.000 unit dan jumlah perusahaan tidak kurang dari 2.000 buah, INSA optimistis mampu meningkatkan kontribusinya dalam memangkas biaya logistik nasional di sektor laut.(api)

Oleh Tularji

Bisnis Indonesia Online, 05 Oktober 2011
http://www.bisnis.com/articles/insa-ajak-anggotanya-ikut-pangkas-biaya-logistik

Kapal masuk infrastruktur MP3I

2011-10-06T09:09:00.003+07:00

Kapal masuk infrastruktur MP3I

JAKARTA: Pemerintah akan memasukkan kapal sebagai infrastruktur di dalam Master Plan Pengembangan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3I) guna percepatan pembangunan ekonomi.

Direktur Industri Maritim, Kedirgantaan dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian Soerjono mengatakan penting memasukkan kapal sebagai infrastruktur.

Selama ini, katanya, kapal dimasukkan sebagai barang modal sehingga dikenai sejumlah pajak.

"Ada kepentingan nasional yang mendesak yakni kapal sebagai infrastruktur, bukan sebagai barang modaln," katanya hari ini.

Soerjono menjelaskan sejak kapal dimasukkan sebagai barang modal, alat transportasi laut terlalu banyak dikenai pajak. "Kalau sebagai infrastruktur, tidak perlu pajak itu dan ini, dan tentu akan banyak insentif."

Pekan lalu, terjadi kesepakatan antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, operator kapal dan galangan mengenai jenis armada yang akan diusulkan untuk dikenai bea masuk.

Dua jenis kapal yakni armada untuk kegiatan pengerukan dan fasilitas galangan terapung akan diusulkan untuk dikenai bea masuk sebesar 5% pada 2012.

Usulan itu akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan sebagai masukan dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan No.80/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. (sut)

Oleh Tularji

Bisnis Indonesia Online, 03 Oktober 2011
http://www.bisnis.com/articles/kapal-masuk-infrastruktur-mp3i

LELANG DOCKING KM ADHIGUNA TARAHAN

2011-09-16T08:41:00.009+07:00

PENGUMUMAN LELANG

Dengan ini diumumkan akan dilaksanakan:
PEKERJAAN DOCK ING REPAIR KM. ADHIGUNA TARAHAN

LOA : 149,50 M
LBP : 149,35 M
BM : 21 M
DWT : 11.098 TON
T : 6,10 M
LIGHT DRAFT : 4.20 M

Pendaftaran dilaksanakan pada :

Tanggal : 22, 23 & 26 September 2011
Waktu : 10.00 s/d 15.00 WIB
Tempat : PT Pelayaran Bahtera Adhiguna
Jl. Kalibesar Timur no. 10 -12
Jakarta – 11110
Telepon : 021 - 6912547 - 49

Jakarta, 21 September 2011

Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Download Ship Particular MV ADHIGUNA TARAHAN

Selamat Idul Fitri 1431H

2010-09-06T10:46:00.000+07:00

Pelayaran Rakyat Tak Beroperasi

2010-01-14T09:20:00.002+07:00

Pelayaran Rakyat Tak Beroperasi

Kupang, Kompas - Ribuan pelayaran rakyat dan feri yang dikelola PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan di Nusa Tenggara Timur tidak beroperasi sejak awal Januari 2010 karena cuaca buruk. Transportasi laut di kawasan itu kini hanya mengandalkan empat kapal milik PT Pelni.

Kepala Dinas Perhubungan NTT Gulam Husen di Kupang, NTT, Rabu (13/1), mengatakan, pihak Administratur Pelabuhan Tenau, Kupang, melarang semua jenis kapal atau perahu berbobot mati di bawah 1.000 gross ton beroperasi.

”Ribuan pelayaran rakyat yang selama ini melayani masyarakat pun berhenti beroperasi karena cuaca di laut sangat buruk. Laporan dari BMKG Kupang menyebutkan, tinggi gelombang di perairan selatan NTT sampai 4 meter,” kata Gulam.

Data NTT dalam angka (2008) menunjukkan, jumlah perahu/kapal milik masyarakat yang memobilisasi penumpang dan barang di 20 kabupaten/kota di NTT sebanyak 7.500 unit.

Manajer Operasi PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Kupang Arnold Yansen mengatakan, enam kapal feri sejak awal Januari belum berlayar. Akibatnya, puluhan truk bermuatan bahan pokok diparkir sejak dua pekan lalu di Dermaga Bolok, Kupang, menunggu kesempatan berangkat ke Rote Ndao atau pulau lain di NTT. Keberangkatan ke Rote Ndao sangat mendesak karena bahan pokok di daerah itu dipasok dari Kupang.

Manajer Operasi PT Pelni Kupang Alfons Fony mengatakan, empat kapal Pelni, yakni Sirimau, Srigunting, Awu, dan Pangrango, tetap singgah di sejumlah pelabuhan di NTT.

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan NTT Bruno Ora menambahkan, sebanyak 29.578 perahu dan kapal nelayan hampir satu bulan ini tidak melaut.

Tenggelam

Di Sulawesi Selatan, hujan lebat dan angin kencang melanda Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, dan Maros sepanjang Rabu (13/1). Seorang warga dilaporkan hilang setelah terjatuh dari perahu nelayan di perairan Lamangkia, Takalar.

Tiga penerbangan pesawat komersial tujuan Makassar dialihkan ke bandar udara lain. Hujan dan angin kencang juga mengakibatkan putusnya 11 jaringan penyulang listrik PLN. Sejumlah sekolah juga terpaksa diliburkan karena kebanjiran.

Hujan mengguyur Makassar sejak Selasa (12/1) malam hingga Rabu. Kepala Subbidang Pelayanan Jasa Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah IV Makassar Sujarwo mengatakan, curah hujan sejak pukul 01.00-08.00 Wita 100 milimeter. Padahal, curah hujan normal sepanjang Januari sekitar 600-700 milimeter. (ROW/KOR)

Kompas, 14 Januari 2010

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/14/03550985/pelayaran.rakyat.tak.beroperasi

Pelayaran Manado-Sitaro Setiap Hari Minta Dipertahankan

2010-01-14T09:17:00.001+07:00

Pelayaran Manado-Sitaro Setiap Hari Minta Dipertahankan

SIAU — Kebijakan pemerintah yang mulai memberlakukan pelayaran setiap hari sejak Desember silam mendapat respon dari masyarakat. Menurut Deddy
Pasandaran SIK MMPar, adanya kebijakan tersebut dipertahankan karena salah satu bentuk kemajuan daerah adalah dengan diberlakukannya pelayaran setiap
hari. “Kapal kapal setiap hari berarti perputaran uang dan ekonomi di Sitaro akan cepat. Makanya kami mendesak kepada pemerintah mempertahankan kebijakan
tersebut, apalagi sekarang PD Pelayaran sudah ada direkturnya sehingga manajemen sudah bias ditata lebih baik lagi,” tukas Pasandaran.

Dikatakannya, alangkah lebih baik lagi untuk kapal cepat yang berlayar pagi juga bisa ditambah. “Artinya ada satu kapal dari Sitaro menuju Manado dan
satu kapal lagi dengan rute berlawanan sehingga orang yang datang berbisnis tidak akan terganggu dengan jadwal kapal yang hanya tiga kali seminggu. Jadi
kapan saja dia berangkat bisa,” tukasnya.

Senada disampaikan Kadi Sambe, tokoh pemuda asal Sawang Bandil. Baginya tidak ada alasan lagi bagi pemkab untuk tidak mempertahankan pelayaran
setiap hari. Apalagi ini merupakan janji duet Supit-Kuera ketika kampanye pilkada lalu. “Sehingga perlu dipertahankan karena sangat banyak manfaat
yang diperoleh dari pelayaran setiap hari tersebut,” beber Sambe.(nadine)

Ditulis oleh redaksi

Berita Manado, 5 Januari 2010

http://beritamanado.com/2010/01/05/pelayaran-manado-sitaro-setiap-hari-minta-dipertahankan/

Adpel Beri Kemudahan Pelayaran Luar Negeri

2010-01-14T09:14:00.000+07:00

Adpel Beri Kemudahan Pelayaran Luar Negeri

Sejak awal Oktober 2009 hingga Januari 2010, Pelabuhan Sungai Duku sudah tidak lagi melayani pelayaran luar negeri. Pasalnya MV Indomal yang sebelumnya melayani pelayaran ke Melaka memilih mundur karena alasan tertentu.
Kepala Kantor Administrator Pelabuhan (Adpel) Pekanbaru Zam Zami Usman, mengatakan untuk mengisi kekosongan itu khususnya pelayaran luar negeri, pihaknya membuka diri dan bakal memberi kemudahan bagi pengusaha dan investor yang berminat untuk mengisinya.

Untuk segala persyaratan operasinya mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Dengan tetap berpegang kepada Undang-undang Pelayaran Nomor 17 tahun 2008 tetang keselamatan pelayaran.

‘’Kita mengimbau kepada pengusaha dan investor untuk bisa mengisi kekosongan, khususnya pelayaran luar negeri. Hingga saat ini belum ada yang mau mengisinya. Kita membuka diri untuk ini. Bagi yang berkenan dapat mendaftarkan ke Adpel,’’ kata Zam Zami kepada Riau Pos, Sabtu (9/1).

Disebutkan untuk 2010 ini, dengan kondisi pelabuhan yang bagus dan lengkap ini, sangat disayangkan jika pelayaran ke Melaka tidak ada. Masyarakat kelas menengah ke bawah dipastikan sangat mendambakannya.

‘’Untuk tahun 2010 ini, belum ada penambahan armada, masih memaksimalkan armada yang ada. Dengan catatan tetap menerapkan prosedur yang berlaku untuk keselamatan penumpang dan pelayaran,’’ ujarnya.(gem)

Laporan Agustiar, Pekanbaru
agustiar@riaupos.com

Riaupos.com, 10 Januari 2010
http://www.riaupos.com/berita.php?act=full&id=350&kat=7

Cuaca Masih Mendukung Pelayaran Ferry Lembar-Padang Bai

2010-01-14T09:12:00.002+07:00

Cuaca Masih Mendukung Pelayaran Ferry Lembar-Padang Bai

(Berita Daerah-Bali NusaTenggara) - Kondisi cuaca masih mendukung pelayaran kapal penyeberangan fery dari Lembar Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) ke Padangbai Pulau Bali atau sebaliknya.

"Sementara ini cuaca baik dan masih mendukung pelayaran Lembar-Padangbai atau sebaliknya sehingga aktivitas pelayaran tetap berjalan," kata Kepala PT Indonesia Fery Cabang Lembar, Kaimuddin Maliling, ketika dihubungi dari Mataram, Minggu.

Ia mengatakan, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Selaparang Mataram juga belum menginformasikan adanya perubahan cuaca yang diindikasikan membahayakan pelayaran.

Dengan demikian, pihak berasumsi pusat tekanan rendah yang terpantau foto satelit BMG di belahan bumi selatan berpeluang memicu pembentukan awan dan menyebabkan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, namun tidak memicu gelombang tinggi.

Perkiraan tinggi gelombang masih dalam batasan normal yakni berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, yang tidak berbahaya bagi aktivitas pelayaran Fery dan kapal-kapal Pelni.

"Kalau ada peringatan BMG, kami segera berkoordinasi dengan pihak Administrator Pelabuhan (Adpel) dan Sah Bandar untuk memutuskan penghentian sementara aktivitas pelayaran," ujarnya. Menurut Maliling, kini aktivitas kapal penyeberangan dari dan ke pelabuhan Lembar berjalan seperti biasa, meskipun terkadang hujan dan tinggi gelombang laut menunjukkan peningkatan.

Manajemen PT Indonesia Fery (Persero) Cabang Lembar, menyiapkan 18 unit armada untuk melayani pengguna jasa transportasi laut itu.

Aktivitas penyeberangan Lembar-Padangbai yang biasanya dimulai pukul 06.00 Wita hingga tengah malam.

(fb/FB/ant)

beritadaerah.com 11 Januari 2010
http://beritadaerah.com/news.php?pg=berita_bali&id=16678&sub=column&page=1

Kapal Marisa masih docking

2009-10-13T07:42:00.001+07:00

TRANSIT
Kapal Marisa masih docking

LHOKSEUMAWE: Kapal Marisa milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara belum beroperasi karena masih dalam perbaikan (docking) di Pelabuhan Belawan Medan sejak Januari lalu.

Amsidar, aktivis Port Watch Aceh, menegaskan Pemkab Aceh Utara harus memberikan informasi kepada publik mengenai keberadaan kapal yang dibeli dari dana APBD itu.

"Harusnya ada penjelasan sejauh mana pengurusan kapal itu. Kalau sedang naik dok, dijelaskan sejauh mana pengurusannya sehingga publik mengetahui kondisi itu," katanya akhir pekan lalu.

Deliansjah, Direktur Umum Perusahan Daerah Bina Usaha, operator kapal Marisa, mengatakan kapal tersebut sedang dalam perawatan rutin di Pelabuhan Belawan yang menurut jadwal, sudah selesai menjalani dok pada pekan ini. (Bisnis/k50)

Bisnis Indonesia, 13 Oktober 2009

http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2&ptopik=A17&cdate=13-OCT-2009&inw_id=698799

4 Perusahaan pelayaran gulung tikar

2009-10-13T07:41:00.001+07:00

4 Perusahaan pelayaran gulung tikar
Angkutan hasil hutan merosot

JAKARTA: Kabar kurang sedap menerpa usaha pelayaran nasional. Sedikitnya empat perusahaan pelayaran yang beroperasi di Provinsi Riau gulung tikar akibat kelangkaan muatan, terutama produk olahan kayu.

Kelangkaan muatan juga mendorong sejumlah perusahaan pelayaran menutup kantor cabang di Pekanbaru, ibu kota Riau. Akibatnya 28 unit kapal dari berbagai ukuran terpaksa dijual guna menutupi kerugian perseroan.

Ketua DPC Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Pekanbaru Aliaman Siregar mengatakan pihaknya mencatat empat perusahaan pelayaran berhenti beroperasi menyusul anjloknya produksi industri kayu lapis (plywood) di provinsi kaya minyak tersebut.

Kondisi itu terjadi sejak pemerintah memperketat regulasi pengolahan hasil hutan sehingga industri kayu lapis di Riau dilanda krisis bahan baku.

"Imbas buruknya menimpa sektor pelayaran," katanya kepada Bisnis kemarin.

Berdasarkan data INSA Pekanbaru, keempat perusahaan pelayaran yang gulung tikar adalah PT Wiras Perdana Line, PT Jalatika Marina Shipping Line, PT Keasin Line, dan PT Mustika Andalas.

PT Wiras Perdana Line merupakan perusahaan yang masih satu payung dengan PT Surya Dumai Group, perusahaan raksasa plywood di Riau, sedangkan PT Keasin Line masih satu induk dengan PT Siak Raya Timber.

Kapal milik kedua perusahaan tersebut selama ini mengandalkan muatan produk dari industri kayu lapis. Namun, sejak 2005 produk industri pengolahan kayu terus merosot sehingga perusahaan tersebut kehilangan muatan dan pada akhirnya tutup.

PT Mustika Andalas selama ini mengandalkan muatan komoditas kayu olahan dari Riau untuk diekspor ke Singapura dan Malaysia sebelum ditutup akibat merosotnya produksi kayu.

Adapun PT Jalatika Marina Shipping Line yang didukung lima unit kapal bergerak di sektor kargo umum, sebelum akhirnya berhenti beroperasi karena muatan dari daerah itu semakin merosot.

Wakil Sekretaris INSA Pekanbaru Marwan menjelaskan pemilik empat perusahaan itu memilih menutup usaha dan beralih ke sektor lain daripada harus menanggung kerugian yang semakin besar.

Untuk menutupi kerugian akibat sepinya muatan, keempat perusahaan itu terpaksa menjual armada.

Dia menjelaskan perusahaan pelayaran yang mampu bertahan hingga saat ini sebagian besar mengandalkan transportasi produk industri pulp dan kertas, angkutan kontainer, dan kebutuhan pokok.

Ketua DPP INSA Johnson W. Sutjipto saat dihubungi Bisnis mengatakan organisasinya akan mengecek kembali soal empat perusahaan pelayaran yang gulung tikar tersebut.

Muatan alternatif

Aliaman menjelaskan hingga saat ini perusahaan pelayaran di Riau masih kesulitan mencari muatan alternatif sehingga sebagian kapal terpaksa mencari muatan ke daerah lain di Indonesia atau memilih berhenti operasi.

Akibatnya, perusahaan pelayaran di Riau yang terancam gulung tikar berupaya mencari muatan produk lain karena produksi kayu lapis nasional, terutama di Riau dan Kalimantan, anjlok.

Dia menambahkan perusahaan yang bangkrut tersebut mengandalkan muatan komoditas kayu olahan, terutama untuk angkutan ekspor. "Namun, sejak 2005, produk kayu lapis anjlok sehingga muatan turun drastis," ujarnya. (tularji@bisnis.co.id)

Oleh Tularji
Bisnis Indonesia, 13 Oktober 2009

http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2&ptopik=A17&cdate=13-OCT-2009&inw_id=698796

Pelayaran Nigeria jajaki kerja sama dengan Indonesia

2009-10-05T08:48:00.001+07:00

Pelayaran Nigeria jajaki kerja sama dengan Indonesia

JAKARTA: Sejumlah perusahaan pelayaran Nigeria yang tergabung di dalam Indigenous Shipowners Association of Nigerian (ISAN) menjajaki kerja sama dengan pelayaran Indonesia.

Ketua Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Johnson W. Sutjipto mengatakan organisasinya dan ISAN akan melakukan pertemuan di Jakarta di sela-sela pameran maritim yang dibuka besok.

“Perusahaan pelayaran Nigeria dan Indonesia akan bertukar pandangan mengenai potensi usaha di tiap-tiap negara. Kami membuka peluang untuk bekerja sama dalam investasi di sektor angkutan lepas pantai,” katanya kepada Bisnis kemarin.

Johnson menambahkan INSA akan memaparkan soal kesuksesan pemerintah dan pelayaran nasional dalam melaksanakan roadmap asas cabotage (angkutan komoditas dalam negeri wajib dilaksanakan oleh kapal berbendera Indonesia).

Menurut dia, pangsa pasar sektor angkutan lepas pantai di Indonesia masih menjanjikan, menyusul diterapkannya asas cabotage paling lambat 1 Januari 2011. “Oleh karena itu, Indonesia tetap membuka diri untuk investasi asing,” katanya.

Namun, dia menegaskan pelayaran nasional kemungkinan sangat kecil untuk menggarap pasar di Nigeria, khususnya di sektor angkutan minyak dan gas, karena potensi pasar domestik masih besar.

“Kalau pengusaha Indonesia lari ke sana [Nigeria], tidak sempat. Di Nigeria memang banyak pengeboran minyak sehingga butuh banyak kapal, tetapi di Indonesia banyak proyek besar sehingga pelayaran fokus pada pasar dalam negeri hingga 2011.”

80 Perusahaan

Sejumlah perusahaan pelayaran Nigeria dipastikan menghadiri acara coctail evening di sela-sela pameran sektor kemaritiman pertama yang bertajuk Indonesia Maritime Expo 2009.

Pameran yang digelar PT Panorama Convex Indah diikuti 80 perusahaan nasional dan internasional, antara lain PT Pertamina, International Paint, Jotun, Wartsilla, Ing Marine, dan Weichai.

Project Manager Indonesia Maritime Expo PT Panorama Convex Indah Mira Virgona mengatakan penyelenggaraan pameran diharapkan mampu menyatukan pelaku bisnis di sektor maritim.

Menurut dia, para pengembang teknologi perkapalan termutakhir dapat berinteraksi langsung dengan calon pembeli melalui pameran itu. “Selain pameran, juga ada business function, yakni Indonesia Maritime Forum dan coctail evening,” katanya.

Indonesia Maritime Expo merupakan pameran yang menampilkan beragam teknologi dan industri kelautan terbaru di Indonesia dan digelar bertepatan dengan pencanangan 2009 sebagai tahun maritim oleh pemerintah.

Senior Exhibition Manager PT Panorama Convex Indah Niekke W. Budiman menambahkan kendati jumlah perusahaan masih sedikit, pihaknya optimistis pameran kali ini bakal ramai pengunjung.

“Kendati pesertanya masih terbilang kecil, kami harapkan Indonesia Maritime Expo 2009 dapat menjadi tolok ukur untuk melihat perkembangan industri maritim di Indonesia,” ujarnya.

Oleh Tularji
Bisnis Indonesi, 02 Oktober 2009

http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2&ptopik=A17&cdate=02-OCT-2009&inw_id=697166

Muatan tongkang domestik stabil

2009-10-05T08:45:00.001+07:00

Muatan tongkang domestik stabil

JAKARTA: Muatan kapal tongkang di dalam negeri tetap stabil kendati 50 kapal berbendera Indonesia yang semula menggarap muatan luar negeri kembali masuk ke pasar angkutan batu bara domestik.

Ketua Bidang Angkutan Tongkang dan Tug Boat DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Teddy Yusaldi meyakini beroperasinya pembangkit baru akan meningkatkan permintaan konsumsi batu bara di dalam negeri.

Dia menjelaskan kenaikan pasokan batu bara setelah pembangkit listrik baru, seperti di Pacitan, Indramayu, dan Rembang beroperasi, mampu meredam potensi kelebihan armada, khususnya tongkang di Tanah Air.

“Sebagian besar tongkang berbendera Merah Putih yang kembali ke pasar domestik itu langsung menggarap angkutan batu bara ke pembangkit listrik baru. Oleh karena itu, muatan tongkang masih normal kendati ada tambahan armada hingga 50 unit,” katanya kepada Bisnis, kemarin.

Dia memastikan 50 kapal tongkang milik perusahaan pelayaran nasional itu sudah berada di perairan Indonesia, menyusul kebijakan Pemerintah Singapura mengeluarkan regulasi yang membatasi impor pasir dari Vietnam dan Kamboja.

“Kebijakan itu berpotensi menghilangkan muatan tongkang sehingga kapal-kapal berbendera Indonesia di negara itu terancam berhenti beroperasi. Daripada merugi akhirnya dipilih kembali ke Indonesia.”

Awalnya, Teddy memperkirakan kembalinya 50 kapal tongkang ke pasar domestik bakal berpengaruh terhadap ketersediaan kapal pengangkut batu bara di dalam negeri sehingga berpotensi melebihi kebutuhan.

Untuk mengatasinya, INSA meminta Dephub segera menutup pemberian izin permohonan pemakaian kapal asing (PPKA) tanpa menunggu tenggat asas cabotage untuk angkutan batu bara pada 1 Januari 2010.

Ganti bendera

Ketua DPP INSA Johnson W. Sutjipto mengatakan proses pergantian bendera kapal angkutan batu bara asing ke dalam negeri terus berlangsung hingga batas akhir penerapan asas cabotage pada 1 Januari 2010.

Dia menjelaskan saat ini sejumlah perusahaan masih mengoperasikan kapal berbendera asing, tetapi INSA terus membantu mereka untuk melakukan proses pergantian bendera.

Teddy menambahkan penambahan kapal tongkang dalam 3 tahun terakhir naik secara signifikan karena permintaan pengiriman kargo di dalam negeri, terutama komoditas batu bara naik rata-rata 20% per tahun.

Oleh Tularji
Bisnis Indonesia, 02 Oktober 2009

http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2&ptopik=A17&cdate=02-OCT-2009&inw_id=697165

INSA diminta sediakan kapal lepas pantai

2009-10-05T08:43:00.002+07:00

INSA diminta sediakan kapal lepas pantai

JAKARTA: Perusahaan pelayaran nasional yang tergabung di dalam Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) diminta menjamin ketersediaan kapal berbendera Indonesia untuk mendukung kegiatan pengeboran minyak di laut.

Permintaan itu terungkap dalam acara sosialisasi asas cabotage (komoditas domestik wajib diangkut oleh kapal berbendera Indonesia) yang digelar oleh Departemen Perhubungan, baru-baru ini. Pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah pengurus Asosiasi Pemboran Minyak dan Gas Bumi Indonesia (APMI) dan INSA.

Dalam pertemuan itu, APMI menyampaikan rencana mereka hingga 2011 terkait dengan eksplorasi minyak dan kemungkinan pembangunan anjungan baru yang membutuhkan kapal nasional.

Selain itu, operator pengeboran migas itu menyampaikan tipe-tipe kapal yang dibutuhkan, sedangkan Dephub meminta agar mereka mau melakukan pergantian bendera dari asing menjadi Merah Putih.

Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP INSA Paulis A. Djohan yang hadir dalam pertemuan itu membenarkan APMI meminta INSA memberikan jaminan ketersediaan armada nasional untuk mendukung kegiatan pengeboran di laut.

Namun, menurut dia, organisasinya tidak bisa memberikan jaminan penuh ketersediaan armada berbendera Merah Putih karena tenggat penerapan asas cabotage sudah hampir berakhir.

“Komitmen INSA terhadap APMI adalah membantu mereka menyukseskan pemenuhan ketentuan roadmap asas cabotage di sektor off shore paling lambat 1 Januari 2011. INSA siap membantu apa pun kesulitannya,” katanya kepada Bisnis, baru-baru ini.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Dephub Leon Muhamad mengakui APMI meminta pelayaran nasional menyediakan kapal berbendera Merah Putih untuk mendukung kegiatan pengeboran migas di laut.

“Mereka [APMI] meminta INSA agar pada saat pemasangan peralatan pengeboran di laut tidak sampai memicu adanya masalah, terutama soal ketersediaan armada berbendera Merah Putih,” katanya.

Komitmen APMI

Leon mengungkapkan Dephub juga telah menerima komitmen APMI yang mendukung roadmap asas cabotage dan siap melakukan pergantian kapal dari mayoritas berbendera asing ke dalam negeri.

Terkait pergantian itu, paparnya, INSA diminta mencarikan kapal pendukung operasional anjungan sehingga pada saat pemasangan, ketersediaan armada berbendera Merah Putih mencukupi.

“Mereka [APMI] mengharapkan saat pemasangan anjungan di laut, INSA membantu menyediakan armada berbendera Merah Putih sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam roadmap asas cabotage,” katanya.

Oleh Tularji
Bisnis Indonesia, 05 Oktober 2009

http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2&ptopik=A17&cdate=05-OCT-2009&inw_id=697438

Selamat Idul Fitri 1430 H

2009-09-17T08:21:00.003+07:00

Tiada gembira yang menggelora, tiada senang yang mengangkasa, selain kita telah kembali pada fitrah dan ampunanNya.

Taqaballahu mina wa minkum, Selamat Idul Fitri 1430 H, Minal ‘Aidzin wal faizin, Mohon Maaf Lahir dan Bathin

2009-09-16T08:22:00.002+07:00

Kalla Minta BUMN Perhatikan Pelayaran Rakyat

JAKARTA. Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta BUMN dan perusahaan swasta memperbayak menggunakan jasa angkutan pelayaran rakyat (Pelra) untuk daerah-daerah tertentu, khususnya daerah terpencil yang tidak terjangkau perusahaan pelayaran modern.

“Saya sudah kumpulkan perusahaan BUMN agar memerhatikan nasib pelayaran rakyat,” katanya saat membuka Musyawarah Nasional Asosiasi Pelra ke 11 di Istana Wapres, Selasa (9/6).

Kalla menyadari peranan pelra sangat penting untuk menggerakan perekonomian. Fungsi Pelra pun sulit digantikan dalam sistem perdagangan internasional maupun domestik. “Pelra harus dapat perhatian sehingga dapat merevitalisasi diri,” katanya.

Di hadapan peserta Munas, Kalla menegaskan agar para perusahaan Pelra harus memperbarui peralatan dan sistem kerja, serta pelayanan mereka sesuai dengan perkembangan teknologi. Jangan hanya mengadandalkan uluran tangan pemerintah. “Jangan hanya mengeluh. Harus bisa cari solusi untuk bersaing dengan pelayaran modern,” katanya.

Nasib Pelra yang kian terhimpit, dinilai Kalla,sebagai dampak dari perkembangan zaman dan teknologi. Selain itu, volume perdagangan melalui transportasi laut juga terus meningkat setiap tahun. Otomatis, dibutuhkan kapal-kapal besar yang dapat mengangkut barang dalam jumlah
banyak. Tak pelak, Pelra kian terpinggirkan. Oleh : Yohan Rubiyantoro

Kontan Online, 09 Juni 2009

http://www.kontan.co.id/index.php/nasional/news/15347/Kalla_Minta_BUMN_Perhatikan_Pelayaran_Rakyat

5 BUMN diusulkan dilikuidasi

2009-09-16T08:19:00.001+07:00

5 BUMN diusulkan dilikuidasi

JAKARTA: Kementerian Negara BUMN mengusulkan untuk melikuidasi lima BUMN bentukan departemen pada masa lampau, yang dinilai kurang produktif, kepada pejabat menteri BUMN yang baru nanti.

Publish Post

Sekretaris Menteri BUMN Said Didu mengatakan saat ini kementerian sedang menyusun laporan kinerja kementerian selama 5 tahun untuk periode masa jabatan 2004-2009.

Dalam laporan itu akan dijabarkan pencapaian, kendala, dan kiat menangani problema kinerja sebanyak 140 BUMN di Indonesia.

Laporan ini akan diserahkan ke Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 1 Oktober 2009.

Said menyebutkan dari 140 BUMN itu, ada sebanyak lima BUMN yang dinilai kurang produktif sehingga perlu dilikuidasi. Mereka adalah PT Pradnya Paramita, PT Djakarta Lloyd, PT Survai Udara Penas, PT Industri Sandang Nusantara, dan Perum Produksi Film Negara (PPFN).

"BUMN ini asetnya kecil-kecil, tapi sulit dilikuidasi," ujarnya saat ditemui di kantornya, kemarin.

Dia memaparkan kelima BUMN itu adalah bentukan departemen pada masa lampau.

Pradnya Paramita misalnya, adalah perusahaan yang bergerak di bidang percetakan dan penerbitan bentukan Depdiknas dan Balai Pustaka. Aset pemilik toko buku Pradnya Paramita itu tercatat sebesar Rp4 miliar.

Lalu ada Survai Udara Penas, yang merupakan BUMN bentukan Tentara Nasional Indonesia, tercatat mempunyai aset senilai Rp7,5 miliar.

PPFN, yang hanya memproduksi film anak-anak Si Unyil, merupakan bentukan Departemen Penerangan.

Nilai aset BUMN ini lebih besar dari yang lainnya yakni Rp31 miliar, sebagian besar berkat nilai tanah dan bangunan tempat PPFN berdiri.

Terlilit masalah

Ada pula Industri Sandang yang terlilit masalah karena sektor industri tekstil yang terpuruk. Kendati demikian, Said menilai BUMN dengan permasalahan terberat adalah PT Perusahaan Listrik Negara.

"Itu karena belum ada kebijakan yang memungkinan BUMN itu melaksanakan fungsinya sebagai penyedia listrik, sekaligus menjadikannya sebagai perusahaan yang sehat sehingga bisa berinvestasi. Kebijakan masih tambal sulam," tuturnya.

Untuk itu, dia menilai ke depan perlu ada kesamaan visi mengenai arah pengembangan BUMN.

Menurut dia, saat ini kepentingan sektoral masih banyak yang lebih menonjol dibandingkan dengan upaya menyelesaikan permasalahan BUMN secara tuntas.

Oleh Pudji Lestari
Bisnis Indonesia, 12 September 2009

http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2&ptopik=A15&cdate=12-SEP-2009&inw_id=695490

Penyeberangan terancam stagnan

2009-09-16T08:15:00.003+07:00

Penyeberangan terancam stagnan

JAKARTA: Ancaman stagnasi masih membayangi angkutan penyeberangan, terutama pada saat puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada H-3 Lebaran, kendati pemerintah telah menyiapkan 119 armada di tujuh lintasan padat.

Ketua DPP Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Syarifuddin Mallarangan mengatakan operator kapal penyeberangan telah menyiapkan armada sesuai dengan kebutuhan angkutan Lebaran.

Namun, katanya, operator tidak bisa menjamin angkutan penyeberangan terhindar dari stagnasi atau penumpukan kendaraan karena kondisi infrastruktur pelabuhan tidak seimbang dibandingkan dengan ketersediaan armada.

Syarifuddin menjelaskan tidak semua armada dapat dioperasikan pada saat puncak arus mudik terjadi keterbatasan dermaga. "Walaupun kapal disiapkan, tetapi tidak semua bisa beroperasi karena dermaga terbatas," katanya kepada Bisnis kemarin.

Sebagai contoh, tuturnya, di lintasan Merak-Bakauheni diperkirakan 6-8 kapal menganggur saat puncak arus mudik karena kapasitas dermaga tidak mampu menampung kegiatan bongkar muat.

Keterbatasan dermaga juga terlihat di lintasan Padangbai-Lembar, Ketapang-Gilimanuk, Palembang-Muntok, dan Bajoe-Kolaka.

Direktur Operasi PT Indonesia Ferry ASDP Pambudi Husodo mengatakan kondisi dermaga IV dan pelengsengan di Bakauheni sudah siap dioperasikan mulai awal pekan ini kendati dengan kapasitas terbatas.

Sementara itu, Departemen Perhubungan meminta komitmen maskapai penerbangan dalam memanfaatkan izin penerbangan (flight approval) tambahan selama masa angkutan Lebaran.

Direktur Angkutan Udara Dephub Tri S. Sunoko mengatakan maskapai yang meminta penerbangan tambahan harus secara bijak melakukan rotasi pesawat sehingga tetap bisa konsisten memberikan pelayanan terbaik di tengah padatnya jadwal.

"Kami tadi pagi [kemarin] sudah mengumpulkan seluruh maskapai. Intinya, kami minta agar flight approval digunakan sebaik-baiknya, jangan ada penundaan penerbangan yang berlebihan, apalagi pembatalan."

Penerbangan tambahan

Hingga kemarin, Dephub telah menyetujui 768 permintaan penerbangan tambahan dengan kapasitas 286.589 kursi penumpang. Izin penerbangan itu diberikan khusus selama 14-29 September 2009.

Tri memaparkan Dephub tidak akan membatasi permintaan penerbangan tambahan dari maskapai, tetapi dia mengingatkan maskapai harus mengetahui kemampuannya sebelum meminta tambahan penerbangan.

Dari Semarang, arus mudik Lebaran penumpang bus melalui Terminal Terboyo mulai terlihat pada H-7 dengan kenaikan 70% dibandingkan dengan kondisi normal, baik untuk keberangkatan maupun kedatangan.

Kepala Unit Pengelola Terminal Terboyo Semarang Ganin Bimantoro mengatakan jumlah penumpang bus pada H-7 Lebaran sekitar 2.600 orang, sedangkan pada kondisi normal hanya 1.500 orang per hari.

Sementara itu, Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Jabar memperkirakan tarif angkutan bus ekonomi pada Lebaran 2009 naik 50% dan bus nonekonomi naik hingga 100% dibandingkan dengan hari biasa. (k37/k43/ k45/Raydion Subiantoro)

Oleh Tularji
Bisnis Indonesia, 16 September 2009

http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2&ptopik=A17&cdate=16-SEP-2009&inw_id=695949

Penyeberangan terancam stagnan

2009-09-16T08:15:00.000+07:00

Sebagai contoh, tuturnya, di lintasan Merak-Bakauheni diperkirakan 6-8 kapal menganggur saat puncak arus mudik karena kapasitas dermaga tidak mampu menampung kegiatan bongkar muat.

Keterbatasan dermaga juga terlihat di lintasan Padangbai-Lembar, Ketapang-Gilimanuk, Palembang-Muntok, dan Bajoe-Kolaka.

Direktur Operasi PT Indonesia Ferry ASDP Pambudi Husodo mengatakan kondisi dermaga IV dan pelengsengan di Bakauheni sudah siap dioperasikan mulai awal pekan ini kendati dengan kapasitas terbatas.

Sementara itu, Departemen Perhubungan meminta komitmen maskapai penerbangan dalam memanfaatkan izin penerbangan (flight approval) tambahan selama masa angkutan Lebaran.

Penerbangan tambahan

Hingga kemarin, Dephub telah menyetujui 768 permintaan penerbangan tambahan dengan kapasitas 286.589 kursi penumpang. Izin penerbangan itu diberikan khusus selama 14-29 September 2009.

Tri memaparkan Dephub tidak akan membatasi permintaan penerbangan tambahan dari maskapai, tetapi dia mengingatkan maskapai harus mengetahui kemampuannya sebelum meminta tambahan penerbangan.

Dari Semarang, arus mudik Lebaran penumpang bus melalui Terminal Terboyo mulai terlihat pada H-7 dengan kenaikan 70% dibandingkan dengan kondisi normal, baik untuk keberangkatan maupun kedatangan.

Kepala Unit Pengelola Terminal Terboyo Semarang Ganin Bimantoro mengatakan jumlah penumpang bus pada H-7 Lebaran sekitar 2.600 orang, sedangkan pada kondisi normal hanya 1.500 orang per hari.

Oleh Tularji
Bisnis Indonesia, 16 September 2009

http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2&ptopik=A17&cdate=16-SEP-2009&inw_id=695949

NTB Minta Pelayaran Lombok-Jawa Diaktifkan

2009-09-15T08:10:00.003+07:00

NTB Minta Pelayaran Lombok-Jawa Diaktifkan

Mataram [Sasak.Org] Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi mengusulkan agar rute penyebrangan laut Lembar, Mataram - Tanjung Perak, Surabaya, diaktifkan.

Menurut dia, rute penyebrangan Lembar-Tanjung Perak itu dapat berdampak pada peningkatan perekonomian NTB. "Rute Lembar-Tanjung Perak itu dulu pernah ada," kata Zainul Majdi dihadapan Menteri Perhubungan Jusman Syafi'i Djamal di Mataram, Minggu 5 September 2009.

Dia menambahkan, saat ini mobilitas penyebrangan hanya bisa melalui Denpasar, Bali, sehingga akses perdagangan menuju pulau Jawa terhambat. Selain itu dengan diaktifkannya rute penyebrangan Lembar - Tanjung Perak diharapkan dapat menghemat biaya.

Zainul juga mengusulkan agar armada kapal yang melayani rute Jawa - Madura dapat dipindahkan untuk melayani penyebrangan Lembar - Tanjung Perak tersebut. Apalagi lanjut Zainul banyak armada kapal yang fungsinya tidak optimal menyusul pengoperasian jembatan Suramadu.

Menanggapi hal itu Menteri Perhubungan Djusman Syafi'i Djamal menyatakan akan berkoordinasi dengan PT Pelni untuk membuka jalur penyebrangan laut Lembar - Tanjung Perak.

Menhub menegaskan pengoperasian armada kapal Jawa-Madura tidak dapat dipindahkan karena kapasitas kapal tidak sesuai dengan rute tersebut. "Perlu persiapan lebih matang dan koordinasi,kalau untuk rute Lembar-Tanjung Perak itu butuh kapal yang besar dan tidak bisa menggunakan kapal seperti yang melayani Surabaya-Madura," kata Djusman di hadapan peseta koordinasi persiapan arus mudik.

Menteri Perhubungan Djusman Syafi'i Djamal berada di NTB untuk memeriksa persiapan angkutan lebaran di Bali dan NTB. Pemudik pada Lebaran tahun ini di Indonesia mencapai 16.248 ribu orang atau meningkat 6,11 persen dari tahun lalu yang mencapai 15.312 ribu orang. hadi.suprapto@vivanews.com.

Laporan: Edy Gustan l Mataram

• VIVAnews

Sasak.org, 06 September 2009

http://www.sasak.org/berita/ekonomi/1223-ntb-minta-pelayaran-lombok-jawa-diaktifkan.html

Menhub Minta Pelayaran Rakyat Disiplin

2009-09-15T08:03:00.001+07:00

Menhub Minta Pelayaran Rakyat Disiplin

VIVAnews - Menteri Perhubungan Djusman Sjafii Djamal meminta pelayaran rakyat untuk disiplin dan patuh pada administrator pelabuhan saat mudik Lebaran 2009.

"Biasanya nahkoda pelayaran rakyat lebih berani daripada pelabuhan umum. Dalam kondisi apapun main berangkat saja," kata Djusman saat Rapat Koordinasi Persiapan Lebaran 2009 di kantornya, Jumat 11 September 2009.

Menurutnya, sebanyak 1.500 unit kapal pelayaran rakyat siap mengangkut pemudik. "Saya minta mereka selalu mengkoordinasikan kelayakan kapal dan patuh pada administrator pelabuhan dan syah bandar," ujarnya.

Djusman juga meminta agar organisasi pelabuhan rakyat bisa bekerjasama dengan pemerintah untuk memperlancar arus penumpang.

Selain itu, Djusman meminta agar BMG setiap hari menginformasikan prediksi cuaca, terutama untuk pelayaran. "Cuaca buruk akibat asap di beberapa daerah agar dikomunikasikan dan disebarluaskan," ujarnya.

Sementara itu, kesuksesan arus mudik melalui darat menurutnya bertumpu pada sinergi bersama yang ujung tombaknya di Kepolisian dalam manajemen lalu lintas dan Operasi Ketupat Lebaran 2009. "Itu karena sarana dan prasarana kita posisinya suplai melebihi demand," ujarnya.

Pemudik roda dua akan diatur dalam sistim berkelompok dan Kepolisian akan melakukan mekanisme buka tutup jalan untuk memperlancar arus di daerah potensi kemacetan.

Sedangkan di daerah rawan longsor, pihaknya sudah meminta Menteri Pekerjaan Umum untuk menempatkan beberapa alat berat pada daerah yang berpotensi longsor.

"Untuk keluhan Organda yang banyak terjadi pungli, baik oleh Dinas Perhubungan maupun aparat lainnya, saya minta untuk segera melaporkan ke Kepolisian agar bisa dilakukan tindakan," kata dia.

Plt. Menteri Perekonomian Sri Mulyani menambahkan persiapan kali ini akan cukup berat mengingat permintaan Presiden SBY yang menghendaki kelancaran Lebaran tahun ini harus lebih baik dari tahun lalu. "Lebih berat karena tahun lalu sudah cukup baik untuk melayani pemudik," kata dia di kesempatan yang sama.

Sri Mulyani menekankan pemerintah berkonsentrasi pada 10 provinsi yang terpusat dengan kegiatan cukup tinggi. Selain mengerahkan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informasi, dalam persiapan lebaran juga melibatkan secara aktif pihak Kepolisian RI dan Panglima TNI, serta BMG, YLKI, Pelayaran Rakyat, Organda, dan BUMN-BUMN yang bersinggungan. (Oleh : Ita Lismawati F. Malau, Elly Setyo Rini)

VIVAnews, 12 September 2009

http://nasional.vivanews.com/news/read/89795-menhub_minta_pelayaran_rakyat_disiplin

Dephub ubah rute pelayaran antisipasi arus puncak

2009-09-15T07:58:00.003+07:00

Dephub ubah rute pelayaran antisipasi arus puncak

Jakarta - Depertemen Perhubungan akan mengubah rute perjalanan kapal laut di kawasan Indonesia Timur untuk mengantisipasi padatnya jalur pelayaran akibat puncak arus mudi dan arus balik pada musim lebaran tahun ini.

"Harus ada pemetaan kalau perlu digeser rute-rutenya di daerah timur. Karena disana banyak Nasrani yang tidak merayakan lebaran. Seperti Papua dan Maluku," kata Direktur Jenderal Perhubungan laut Departemen Perhubungan (Dirjen Hubla Dephub) Sunaryo, di Gedung Dephub, Jakarta, Kamis (3/9).

Menurutnya, puncak puncak arus mudik pengguna transpotasi kapal laut pada lebaran tahun ini terjadi pada H-2 atau 19 September. Sedangkan, lanjut dia, untuk puncak arus balik diprediksi terjadi pada H+3 atau 25 September 2009.

"Oleh karena itu apabila diperlukan akan dioperasikan armada laut tambahan dan bantuan armada dari TNI AL," jelas dia.

Selain itu, Sunaryo meminta seluruh operator laut untuk menerapkan standar keselamatan dan keamanan penumpang dengan menyiapkan pelampung, sekoci, dan kesiapan kapal untuk dioperasikan.

(new)

Primaironline, 03 September 2009

http://www.primaironline.com/berita/detail.php?catid=Sosial&artid=dephub-ubah-rute-pelayaran-antisipasi-arus-puncak

Subsidi ke forwarder segera diatur

2009-09-15T07:53:00.002+07:00

Subsidi ke forwarder segera diatur
Subsidi dalam satu induk usaha picu persaingan tidak sehat

JAKARTA: Pemerintah diminta segera membuat regulasi yang melarang pemberian subsidi dari perusahaan pelayaran ke forwarder dalam satu induk usaha karena memicu persaingan tidak sehat.

Vice President Operations and Customer Service PT Repex Wahana (RPX Group) M. Kadrial mengatakan strategi bisnis melalui pemberian subsidi menimbulkan persaingan yang tidak sehat karena perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran sekaligus forwarding bisa memberikan tarif jauh di bawah harga pasar.

“Pemberian subsidi jelas merugikan bagi forwarder yang tidak terafiliasi dengan shipping line [perusahaan pelayaran], karena pemilik barang jelas akan lebih memilih tarif yang lebih rendah,” katanya seusai acara penerimaan sertifikat Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) 18001:2007 dari Tuv Nord Indonesia ke RPX Group, baru-baru ini.

Dia mengungkapkan sama seperti tarif angkut peti kemas, tarif jasa forwarding kini dalam kondisi perang tarif karena volume kiriman anjlok, terutama ke luar negeri

“Baik pengiriman lewat laut maupun udara, saat ini mengalami perang tarif karena volume pengiriman sedikit. Hal ini harus dihentikan demi kelangsungan bisnis. Kami akan menyampaikan permintaan ini secara resmi ke asosiasi,” tegasnya.

Selain itu, papar Kadrial, pihaknya juga akan menyiasati perang tarif dengan meningkatkan pelayanan kepada konsumen. “Salah satu jalan adalah kami harus selalu fokus pada kualitas dan layanan guna meningkatkan loyalitas pelanggan,” katanya.

Kadrial menambahkan Departemen Perhubungan sebaiknya hanya membuat regulasi agar tidak ada subsidi kepada perusahaan forwarder, tetapi tidak ikut menentukan tarif batas atas dan bawah.

“Besarnya tarif tidak bisa ditentukan oleh pemerintah karena itu kan bersifat business-to-business,” katanya.

Tidak berwenang

Kepala Pusat Komunikasi Publik Dephub Bambang S. Ervan menegaskan departemennya tidak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan suatu regulasi yang memperbolehkan suatu perusahaan memberikan subsidi ke unit usaha lainnya.

“Bukan domain Dephub untuk mengatur hal-hal seperti itu. Dephub hanya membuat regulasi dari sisi teknis operasional saja,” katanya.

Menurut dia, apabila ada ketidakpuasan dari pelaku usaha sejenis atas kejadian di lapangan, hal itu bisa dilaporkan ke instansi yang lebih berwenang, yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

“Terkait dengan masalah pelayanan sebetulnya ada dua macam, yakni pelayanan itu sendiri dan masalah tarif. Sebetulnya apabila tarif bisa ditekan itu bagus bagi pelanggan, tetapi juga perlu diingat supaya tidak terjadi monopoli. Kalau ada indikasi monopoli, bisa dilaporkan ke KPPU,” tutur Bambang.

Ketua Gabungan Forwarder, Logistik, dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) Iskandar Zulkarnain menuturkan sah-sah saja jika ada forwarder yang mendapat subsidi dari perusahaan pelayaran yang terafiliasi.

Menurut dia, pola subsidi itu merupakan salah satu strategi bisnis yang legal untuk bisa bersaing dengan perusahaan forwarder lainnya.

“Itu sah-sah saja karena dikategorikan sebagai subsidi silang. Mungkin saja karena mereka mau bisa bersaing secara tarif, dalam artian lebih baik dibandingkan dengan forwarder lainnya,” tutur Iskandar.

Menanggapi keluhan dari forwarder yang tidak terafiliasi dengan perusahaan pelayaran, Iskandar mengatakan jumlah shipping line yang mempunyai forwarder tidak banyak, sehingga permasalahan subsidi tidak perlu dikhawatirkan.

Dia menegaskan bisnis forwarding sangat kompleks sehingga perusahaan pelayaran enggan untuk membuat perusahaan forwarder.

“Kompleks dalam artian banyak dokumen yang harus diurus dan membutuhkan sumber daya manusia tambahan.” (raydion@ bisnis.co.id)

Oleh Raydion Subiantoro
Bisnis Indonesia, 15 September 2009

http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2&ptopik=A17&cdate=15-SEP-2009&inw_id=695783

Subsidi ke forwarder segera diatur

2009-09-15T07:53:00.000+07:00