JAKARTA. Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta BUMN dan perusahaan swasta memperbayak menggunakan jasa angkutan pelayaran rakyat (Pelra) untuk daerah-daerah tertentu, khususnya daerah terpencil yang tidak terjangkau perusahaan pelayaran modern.
“Saya sudah kumpulkan perusahaan BUMN agar memerhatikan nasib pelayaran rakyat,” katanya saat membuka Musyawarah Nasional Asosiasi Pelra ke 11 di Istana Wapres, Selasa (9/6).
Kalla menyadari peranan pelra sangat penting untuk menggerakan perekonomian. Fungsi Pelra pun sulit digantikan dalam sistem perdagangan internasional maupun domestik. “Pelra harus dapat perhatian sehingga dapat merevitalisasi diri,” katanya.
Di hadapan peserta Munas, Kalla menegaskan agar para perusahaan Pelra harus memperbarui peralatan dan sistem kerja, serta pelayanan mereka sesuai dengan perkembangan teknologi. Jangan hanya mengadandalkan uluran tangan pemerintah. “Jangan hanya mengeluh. Harus bisa cari solusi untuk bersaing dengan pelayaran modern,” katanya.
Nasib Pelra yang kian terhimpit, dinilai Kalla,sebagai dampak dari perkembangan zaman dan teknologi. Selain itu, volume perdagangan melalui transportasi laut juga terus meningkat setiap tahun. Otomatis, dibutuhkan kapal-kapal besar yang dapat mengangkut barang dalam jumlah
banyak. Tak pelak, Pelra kian terpinggirkan. Oleh : Yohan Rubiyantoro
Kontan Online, 09 Juni 2009
http://www.kontan.co.id/index.php/nasional/news/15347/Kalla_Minta_BUMN_Perhatikan_Pelayaran_Rakyat
Sekretaris Menteri BUMN Said Didu mengatakan saat ini kementerian sedang menyusun laporan kinerja kementerian selama 5 tahun untuk periode masa jabatan 2004-2009.
Dalam laporan itu akan dijabarkan pencapaian, kendala, dan kiat menangani problema kinerja sebanyak 140 BUMN di Indonesia.
Laporan ini akan diserahkan ke Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 1 Oktober 2009.
Said menyebutkan dari 140 BUMN itu, ada sebanyak lima BUMN yang dinilai kurang produktif sehingga perlu dilikuidasi. Mereka adalah PT Pradnya Paramita, PT Djakarta Lloyd, PT Survai Udara Penas, PT Industri Sandang Nusantara, dan Perum Produksi Film Negara (PPFN).
"BUMN ini asetnya kecil-kecil, tapi sulit dilikuidasi," ujarnya saat ditemui di kantornya, kemarin.
Dia memaparkan kelima BUMN itu adalah bentukan departemen pada masa lampau.
Pradnya Paramita misalnya, adalah perusahaan yang bergerak di bidang percetakan dan penerbitan bentukan Depdiknas dan Balai Pustaka. Aset pemilik toko buku Pradnya Paramita itu tercatat sebesar Rp4 miliar.
Lalu ada Survai Udara Penas, yang merupakan BUMN bentukan Tentara Nasional Indonesia, tercatat mempunyai aset senilai Rp7,5 miliar.
PPFN, yang hanya memproduksi film anak-anak Si Unyil, merupakan bentukan Departemen Penerangan.
Nilai aset BUMN ini lebih besar dari yang lainnya yakni Rp31 miliar, sebagian besar berkat nilai tanah dan bangunan tempat PPFN berdiri.
Terlilit masalah
Ada pula Industri Sandang yang terlilit masalah karena sektor industri tekstil yang terpuruk. Kendati demikian, Said menilai BUMN dengan permasalahan terberat adalah PT Perusahaan Listrik Negara.
"Itu karena belum ada kebijakan yang memungkinan BUMN itu melaksanakan fungsinya sebagai penyedia listrik, sekaligus menjadikannya sebagai perusahaan yang sehat sehingga bisa berinvestasi. Kebijakan masih tambal sulam," tuturnya.
Untuk itu, dia menilai ke depan perlu ada kesamaan visi mengenai arah pengembangan BUMN.
Menurut dia, saat ini kepentingan sektoral masih banyak yang lebih menonjol dibandingkan dengan upaya menyelesaikan permasalahan BUMN secara tuntas.
Oleh Pudji Lestari
Bisnis Indonesia, 12 September 2009
http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2&ptopik=A15&cdate=12-SEP-2009&inw_id=695490
Ketua DPP Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Syarifuddin Mallarangan mengatakan operator kapal penyeberangan telah menyiapkan armada sesuai dengan kebutuhan angkutan Lebaran.
Namun, katanya, operator tidak bisa menjamin angkutan penyeberangan terhindar dari stagnasi atau penumpukan kendaraan karena kondisi infrastruktur pelabuhan tidak seimbang dibandingkan dengan ketersediaan armada.
Syarifuddin menjelaskan tidak semua armada dapat dioperasikan pada saat puncak arus mudik terjadi keterbatasan dermaga. "Walaupun kapal disiapkan, tetapi tidak semua bisa beroperasi karena dermaga terbatas," katanya kepada Bisnis kemarin.
Sebagai contoh, tuturnya, di lintasan Merak-Bakauheni diperkirakan 6-8 kapal menganggur saat puncak arus mudik karena kapasitas dermaga tidak mampu menampung kegiatan bongkar muat.
Keterbatasan dermaga juga terlihat di lintasan Padangbai-Lembar, Ketapang-Gilimanuk, Palembang-Muntok, dan Bajoe-Kolaka.
Direktur Operasi PT Indonesia Ferry ASDP Pambudi Husodo mengatakan kondisi dermaga IV dan pelengsengan di Bakauheni sudah siap dioperasikan mulai awal pekan ini kendati dengan kapasitas terbatas.
Sementara itu, Departemen Perhubungan meminta komitmen maskapai penerbangan dalam memanfaatkan izin penerbangan (flight approval) tambahan selama masa angkutan Lebaran.
Direktur Angkutan Udara Dephub Tri S. Sunoko mengatakan maskapai yang meminta penerbangan tambahan harus secara bijak melakukan rotasi pesawat sehingga tetap bisa konsisten memberikan pelayanan terbaik di tengah padatnya jadwal.
"Kami tadi pagi [kemarin] sudah mengumpulkan seluruh maskapai. Intinya, kami minta agar flight approval digunakan sebaik-baiknya, jangan ada penundaan penerbangan yang berlebihan, apalagi pembatalan."
Penerbangan tambahan
Hingga kemarin, Dephub telah menyetujui 768 permintaan penerbangan tambahan dengan kapasitas 286.589 kursi penumpang. Izin penerbangan itu diberikan khusus selama 14-29 September 2009.
Tri memaparkan Dephub tidak akan membatasi permintaan penerbangan tambahan dari maskapai, tetapi dia mengingatkan maskapai harus mengetahui kemampuannya sebelum meminta tambahan penerbangan.
Dari Semarang, arus mudik Lebaran penumpang bus melalui Terminal Terboyo mulai terlihat pada H-7 dengan kenaikan 70% dibandingkan dengan kondisi normal, baik untuk keberangkatan maupun kedatangan.
Kepala Unit Pengelola Terminal Terboyo Semarang Ganin Bimantoro mengatakan jumlah penumpang bus pada H-7 Lebaran sekitar 2.600 orang, sedangkan pada kondisi normal hanya 1.500 orang per hari.
Sementara itu, Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Jabar memperkirakan tarif angkutan bus ekonomi pada Lebaran 2009 naik 50% dan bus nonekonomi naik hingga 100% dibandingkan dengan hari biasa. (k37/k43/ k45/Raydion Subiantoro)
Oleh Tularji
Bisnis Indonesia, 16 September 2009
http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2&ptopik=A17&cdate=16-SEP-2009&inw_id=695949
Ketua DPP Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Syarifuddin Mallarangan mengatakan operator kapal penyeberangan telah menyiapkan armada sesuai dengan kebutuhan angkutan Lebaran.
Namun, katanya, operator tidak bisa menjamin angkutan penyeberangan terhindar dari stagnasi atau penumpukan kendaraan karena kondisi infrastruktur pelabuhan tidak seimbang dibandingkan dengan ketersediaan armada.
Syarifuddin menjelaskan tidak semua armada dapat dioperasikan pada saat puncak arus mudik terjadi keterbatasan dermaga. "Walaupun kapal disiapkan, tetapi tidak semua bisa beroperasi karena dermaga terbatas," katanya kepada Bisnis kemarin.
Sebagai contoh, tuturnya, di lintasan Merak-Bakauheni diperkirakan 6-8 kapal menganggur saat puncak arus mudik karena kapasitas dermaga tidak mampu menampung kegiatan bongkar muat.
Keterbatasan dermaga juga terlihat di lintasan Padangbai-Lembar, Ketapang-Gilimanuk, Palembang-Muntok, dan Bajoe-Kolaka.
Direktur Operasi PT Indonesia Ferry ASDP Pambudi Husodo mengatakan kondisi dermaga IV dan pelengsengan di Bakauheni sudah siap dioperasikan mulai awal pekan ini kendati dengan kapasitas terbatas.
Sementara itu, Departemen Perhubungan meminta komitmen maskapai penerbangan dalam memanfaatkan izin penerbangan (flight approval) tambahan selama masa angkutan Lebaran.
Direktur Angkutan Udara Dephub Tri S. Sunoko mengatakan maskapai yang meminta penerbangan tambahan harus secara bijak melakukan rotasi pesawat sehingga tetap bisa konsisten memberikan pelayanan terbaik di tengah padatnya jadwal.
"Kami tadi pagi [kemarin] sudah mengumpulkan seluruh maskapai. Intinya, kami minta agar flight approval digunakan sebaik-baiknya, jangan ada penundaan penerbangan yang berlebihan, apalagi pembatalan."
Penerbangan tambahan
Hingga kemarin, Dephub telah menyetujui 768 permintaan penerbangan tambahan dengan kapasitas 286.589 kursi penumpang. Izin penerbangan itu diberikan khusus selama 14-29 September 2009.
Tri memaparkan Dephub tidak akan membatasi permintaan penerbangan tambahan dari maskapai, tetapi dia mengingatkan maskapai harus mengetahui kemampuannya sebelum meminta tambahan penerbangan.
Dari Semarang, arus mudik Lebaran penumpang bus melalui Terminal Terboyo mulai terlihat pada H-7 dengan kenaikan 70% dibandingkan dengan kondisi normal, baik untuk keberangkatan maupun kedatangan.
Kepala Unit Pengelola Terminal Terboyo Semarang Ganin Bimantoro mengatakan jumlah penumpang bus pada H-7 Lebaran sekitar 2.600 orang, sedangkan pada kondisi normal hanya 1.500 orang per hari.
Sementara itu, Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Jabar memperkirakan tarif angkutan bus ekonomi pada Lebaran 2009 naik 50% dan bus nonekonomi naik hingga 100% dibandingkan dengan hari biasa. (k37/k43/ k45/Raydion Subiantoro)
Oleh Tularji
Bisnis Indonesia, 16 September 2009
http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2&ptopik=A17&cdate=16-SEP-2009&inw_id=695949
Mataram [Sasak.Org] Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi mengusulkan agar rute penyebrangan laut Lembar, Mataram - Tanjung Perak, Surabaya, diaktifkan.
Menurut dia, rute penyebrangan Lembar-Tanjung Perak itu dapat berdampak pada peningkatan perekonomian NTB. "Rute Lembar-Tanjung Perak itu dulu pernah ada," kata Zainul Majdi dihadapan Menteri Perhubungan Jusman Syafi'i Djamal di Mataram, Minggu 5 September 2009.
Dia menambahkan, saat ini mobilitas penyebrangan hanya bisa melalui Denpasar, Bali, sehingga akses perdagangan menuju pulau Jawa terhambat. Selain itu dengan diaktifkannya rute penyebrangan Lembar - Tanjung Perak diharapkan dapat menghemat biaya.
Zainul juga mengusulkan agar armada kapal yang melayani rute Jawa - Madura dapat dipindahkan untuk melayani penyebrangan Lembar - Tanjung Perak tersebut. Apalagi lanjut Zainul banyak armada kapal yang fungsinya tidak optimal menyusul pengoperasian jembatan Suramadu.
Menanggapi hal itu Menteri Perhubungan Djusman Syafi'i Djamal menyatakan akan berkoordinasi dengan PT Pelni untuk membuka jalur penyebrangan laut Lembar - Tanjung Perak.
Menhub menegaskan pengoperasian armada kapal Jawa-Madura tidak dapat dipindahkan karena kapasitas kapal tidak sesuai dengan rute tersebut. "Perlu persiapan lebih matang dan koordinasi,kalau untuk rute Lembar-Tanjung Perak itu butuh kapal yang besar dan tidak bisa menggunakan kapal seperti yang melayani Surabaya-Madura," kata Djusman di hadapan peseta koordinasi persiapan arus mudik.
Menteri Perhubungan Djusman Syafi'i Djamal berada di NTB untuk memeriksa persiapan angkutan lebaran di Bali dan NTB. Pemudik pada Lebaran tahun ini di Indonesia mencapai 16.248 ribu orang atau meningkat 6,11 persen dari tahun lalu yang mencapai 15.312 ribu orang. hadi.suprapto@vivanews.com.
Laporan: Edy Gustan l Mataram
• VIVAnews
Sasak.org, 06 September 2009VIVAnews - Menteri Perhubungan Djusman Sjafii Djamal meminta pelayaran rakyat untuk disiplin dan patuh pada administrator pelabuhan saat mudik Lebaran 2009.
"Biasanya nahkoda pelayaran rakyat lebih berani daripada pelabuhan umum. Dalam kondisi apapun main berangkat saja," kata Djusman saat Rapat Koordinasi Persiapan Lebaran 2009 di kantornya, Jumat 11 September 2009.
Menurutnya, sebanyak 1.500 unit kapal pelayaran rakyat siap mengangkut pemudik. "Saya minta mereka selalu mengkoordinasikan kelayakan kapal dan patuh pada administrator pelabuhan dan syah bandar," ujarnya.
Djusman juga meminta agar organisasi pelabuhan rakyat bisa bekerjasama dengan pemerintah untuk memperlancar arus penumpang.
Selain itu, Djusman meminta agar BMG setiap hari menginformasikan prediksi cuaca, terutama untuk pelayaran. "Cuaca buruk akibat asap di beberapa daerah agar dikomunikasikan dan disebarluaskan," ujarnya.
Sementara itu, kesuksesan arus mudik melalui darat menurutnya bertumpu pada sinergi bersama yang ujung tombaknya di Kepolisian dalam manajemen lalu lintas dan Operasi Ketupat Lebaran 2009. "Itu karena sarana dan prasarana kita posisinya suplai melebihi demand," ujarnya.
Pemudik roda dua akan diatur dalam sistim berkelompok dan Kepolisian akan melakukan mekanisme buka tutup jalan untuk memperlancar arus di daerah potensi kemacetan.
Sedangkan di daerah rawan longsor, pihaknya sudah meminta Menteri Pekerjaan Umum untuk menempatkan beberapa alat berat pada daerah yang berpotensi longsor.
"Untuk keluhan Organda yang banyak terjadi pungli, baik oleh Dinas Perhubungan maupun aparat lainnya, saya minta untuk segera melaporkan ke Kepolisian agar bisa dilakukan tindakan," kata dia.
Plt. Menteri Perekonomian Sri Mulyani menambahkan persiapan kali ini akan cukup berat mengingat permintaan Presiden SBY yang menghendaki kelancaran Lebaran tahun ini harus lebih baik dari tahun lalu. "Lebih berat karena tahun lalu sudah cukup baik untuk melayani pemudik," kata dia di kesempatan yang sama.
Sri Mulyani menekankan pemerintah berkonsentrasi pada 10 provinsi yang terpusat dengan kegiatan cukup tinggi. Selain mengerahkan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informasi, dalam persiapan lebaran juga melibatkan secara aktif pihak Kepolisian RI dan Panglima TNI, serta BMG, YLKI, Pelayaran Rakyat, Organda, dan BUMN-BUMN yang bersinggungan. (Oleh : Ita Lismawati F. Malau, Elly Setyo Rini)
VIVAnews, 12 September 2009
http://nasional.vivanews.com/news/read/89795-menhub_minta_pelayaran_rakyat_disiplin
Jakarta - Depertemen Perhubungan akan mengubah rute perjalanan kapal laut di kawasan Indonesia Timur untuk mengantisipasi padatnya jalur pelayaran akibat puncak arus mudi dan arus balik pada musim lebaran tahun ini.
"Harus ada pemetaan kalau perlu digeser rute-rutenya di daerah timur. Karena disana banyak Nasrani yang tidak merayakan lebaran. Seperti Papua dan Maluku," kata Direktur Jenderal Perhubungan laut Departemen Perhubungan (Dirjen Hubla Dephub) Sunaryo, di Gedung Dephub, Jakarta, Kamis (3/9).
Menurutnya, puncak puncak arus mudik pengguna transpotasi kapal laut pada lebaran tahun ini terjadi pada H-2 atau 19 September. Sedangkan, lanjut dia, untuk puncak arus balik diprediksi terjadi pada H+3 atau 25 September 2009.
"Oleh karena itu apabila diperlukan akan dioperasikan armada laut tambahan dan bantuan armada dari TNI AL," jelas dia.
Selain itu, Sunaryo meminta seluruh operator laut untuk menerapkan standar keselamatan dan keamanan penumpang dengan menyiapkan pelampung, sekoci, dan kesiapan kapal untuk dioperasikan.
(new)
Primaironline, 03 September 2009
http://www.primaironline.com/berita/detail.php?catid=Sosial&artid=dephub-ubah-rute-pelayaran-antisipasi-arus-puncak
Vice President Operations and Customer Service PT Repex Wahana (RPX Group) M. Kadrial mengatakan strategi bisnis melalui pemberian subsidi menimbulkan persaingan yang tidak sehat karena perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran sekaligus forwarding bisa memberikan tarif jauh di bawah harga pasar.
“Pemberian subsidi jelas merugikan bagi forwarder yang tidak terafiliasi dengan shipping line [perusahaan pelayaran], karena pemilik barang jelas akan lebih memilih tarif yang lebih rendah,” katanya seusai acara penerimaan sertifikat Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) 18001:2007 dari Tuv Nord Indonesia ke RPX Group, baru-baru ini.
Dia mengungkapkan sama seperti tarif angkut peti kemas, tarif jasa forwarding kini dalam kondisi perang tarif karena volume kiriman anjlok, terutama ke luar negeri
“Baik pengiriman lewat laut maupun udara, saat ini mengalami perang tarif karena volume pengiriman sedikit. Hal ini harus dihentikan demi kelangsungan bisnis. Kami akan menyampaikan permintaan ini secara resmi ke asosiasi,” tegasnya.
Selain itu, papar Kadrial, pihaknya juga akan menyiasati perang tarif dengan meningkatkan pelayanan kepada konsumen. “Salah satu jalan adalah kami harus selalu fokus pada kualitas dan layanan guna meningkatkan loyalitas pelanggan,” katanya.
Kadrial menambahkan Departemen Perhubungan sebaiknya hanya membuat regulasi agar tidak ada subsidi kepada perusahaan forwarder, tetapi tidak ikut menentukan tarif batas atas dan bawah.
“Besarnya tarif tidak bisa ditentukan oleh pemerintah karena itu kan bersifat business-to-business,” katanya.
Tidak berwenang
Kepala Pusat Komunikasi Publik Dephub Bambang S. Ervan menegaskan departemennya tidak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan suatu regulasi yang memperbolehkan suatu perusahaan memberikan subsidi ke unit usaha lainnya.
“Bukan domain Dephub untuk mengatur hal-hal seperti itu. Dephub hanya membuat regulasi dari sisi teknis operasional saja,” katanya.
Menurut dia, apabila ada ketidakpuasan dari pelaku usaha sejenis atas kejadian di lapangan, hal itu bisa dilaporkan ke instansi yang lebih berwenang, yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
“Terkait dengan masalah pelayanan sebetulnya ada dua macam, yakni pelayanan itu sendiri dan masalah tarif. Sebetulnya apabila tarif bisa ditekan itu bagus bagi pelanggan, tetapi juga perlu diingat supaya tidak terjadi monopoli. Kalau ada indikasi monopoli, bisa dilaporkan ke KPPU,” tutur Bambang.
Ketua Gabungan Forwarder, Logistik, dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) Iskandar Zulkarnain menuturkan sah-sah saja jika ada forwarder yang mendapat subsidi dari perusahaan pelayaran yang terafiliasi.
Menurut dia, pola subsidi itu merupakan salah satu strategi bisnis yang legal untuk bisa bersaing dengan perusahaan forwarder lainnya.
“Itu sah-sah saja karena dikategorikan sebagai subsidi silang. Mungkin saja karena mereka mau bisa bersaing secara tarif, dalam artian lebih baik dibandingkan dengan forwarder lainnya,” tutur Iskandar.
Menanggapi keluhan dari forwarder yang tidak terafiliasi dengan perusahaan pelayaran, Iskandar mengatakan jumlah shipping line yang mempunyai forwarder tidak banyak, sehingga permasalahan subsidi tidak perlu dikhawatirkan.
Dia menegaskan bisnis forwarding sangat kompleks sehingga perusahaan pelayaran enggan untuk membuat perusahaan forwarder.
“Kompleks dalam artian banyak dokumen yang harus diurus dan membutuhkan sumber daya manusia tambahan.” (raydion@ bisnis.co.id)
Oleh Raydion Subiantoro
Bisnis Indonesia, 15 September 2009
http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2&ptopik=A17&cdate=15-SEP-2009&inw_id=695783
Vice President Operations and Customer Service PT Repex Wahana (RPX Group) M. Kadrial mengatakan strategi bisnis melalui pemberian subsidi menimbulkan persaingan yang tidak sehat karena perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran sekaligus forwarding bisa memberikan tarif jauh di bawah harga pasar.
“Pemberian subsidi jelas merugikan bagi forwarder yang tidak terafiliasi dengan shipping line [perusahaan pelayaran], karena pemilik barang jelas akan lebih memilih tarif yang lebih rendah,” katanya seusai acara penerimaan sertifikat Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) 18001:2007 dari Tuv Nord Indonesia ke RPX Group, baru-baru ini.
Dia mengungkapkan sama seperti tarif angkut peti kemas, tarif jasa forwarding kini dalam kondisi perang tarif karena volume kiriman anjlok, terutama ke luar negeri
“Baik pengiriman lewat laut maupun udara, saat ini mengalami perang tarif karena volume pengiriman sedikit. Hal ini harus dihentikan demi kelangsungan bisnis. Kami akan menyampaikan permintaan ini secara resmi ke asosiasi,” tegasnya.
Selain itu, papar Kadrial, pihaknya juga akan menyiasati perang tarif dengan meningkatkan pelayanan kepada konsumen. “Salah satu jalan adalah kami harus selalu fokus pada kualitas dan layanan guna meningkatkan loyalitas pelanggan,” katanya.
Kadrial menambahkan Departemen Perhubungan sebaiknya hanya membuat regulasi agar tidak ada subsidi kepada perusahaan forwarder, tetapi tidak ikut menentukan tarif batas atas dan bawah.
“Besarnya tarif tidak bisa ditentukan oleh pemerintah karena itu kan bersifat business-to-business,” katanya.
Tidak berwenang
Kepala Pusat Komunikasi Publik Dephub Bambang S. Ervan menegaskan departemennya tidak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan suatu regulasi yang memperbolehkan suatu perusahaan memberikan subsidi ke unit usaha lainnya.
“Bukan domain Dephub untuk mengatur hal-hal seperti itu. Dephub hanya membuat regulasi dari sisi teknis operasional saja,” katanya.
Menurut dia, apabila ada ketidakpuasan dari pelaku usaha sejenis atas kejadian di lapangan, hal itu bisa dilaporkan ke instansi yang lebih berwenang, yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
“Terkait dengan masalah pelayanan sebetulnya ada dua macam, yakni pelayanan itu sendiri dan masalah tarif. Sebetulnya apabila tarif bisa ditekan itu bagus bagi pelanggan, tetapi juga perlu diingat supaya tidak terjadi monopoli. Kalau ada indikasi monopoli, bisa dilaporkan ke KPPU,” tutur Bambang.
Ketua Gabungan Forwarder, Logistik, dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) Iskandar Zulkarnain menuturkan sah-sah saja jika ada forwarder yang mendapat subsidi dari perusahaan pelayaran yang terafiliasi.
Menurut dia, pola subsidi itu merupakan salah satu strategi bisnis yang legal untuk bisa bersaing dengan perusahaan forwarder lainnya.
“Itu sah-sah saja karena dikategorikan sebagai subsidi silang. Mungkin saja karena mereka mau bisa bersaing secara tarif, dalam artian lebih baik dibandingkan dengan forwarder lainnya,” tutur Iskandar.
Menanggapi keluhan dari forwarder yang tidak terafiliasi dengan perusahaan pelayaran, Iskandar mengatakan jumlah shipping line yang mempunyai forwarder tidak banyak, sehingga permasalahan subsidi tidak perlu dikhawatirkan.
Dia menegaskan bisnis forwarding sangat kompleks sehingga perusahaan pelayaran enggan untuk membuat perusahaan forwarder.
“Kompleks dalam artian banyak dokumen yang harus diurus dan membutuhkan sumber daya manusia tambahan.” (raydion@ bisnis.co.id)
Oleh Raydion Subiantoro
Bisnis Indonesia, 15 September 2009
http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2&ptopik=A17&cdate=15-SEP-2009&inw_id=695783
Menhub Jusman Syafii Djamal mengatakan kebijakan itu terkait dengan maraknya kecelakaan kapal pelra di Indonesia akibat lemahnya pengawasan di lapangan.
“Pelra kami harus tertibkan. Pelra keluar dari dermaga yang ada syahbandar, tetapi terus mampir-mampir. Dari setiap mampir itu bisa saja menambah penumpang sehingga menyebabkan muatan tak sesuai dengan manifes,” ujarnya, akhir pekan lalu.
Menurut Menhub, pihaknya telah menginstruksikan Dirjen Perhubungan Laut Sunaryo mengawasi keluarnya izin berlayar bagi kapal pelra dari Dinas Perhubungan di daerah.
Jusman mengungkapkan sampai saat ini Asosiasi Pelayaran Rakyat telah menyiapkan sedikitnya 1.500 unit kapal untuk mengangkut pemudik selama Lebaran 2009.
Dia memaparkan pihaknya akan mengenakan sanksi kepada kepala administrator pelabuhan, kepala kantor pelabuhan, dan syahbandar jika mengeluarkan izin berlayar bagi pelra tanpa mempertimbangkan manifes.
“Kalau naikkan penumpang harus sesuai manifes. Kalau bawa barang, dia [pelra] tak ada asuransinya. Kalau lalai, [syahbandar] biasanya dimutasi,” tegas Menhub.
Jembatan Suramadu
Sementara itu, volume penumpang kapal penyeberangan di Jawa Timur pada musim Lebaran tahun ini diperkirakan merosot 22% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu menjadi 854.452 orang seiring dengan beroperasinya Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu).
Kabid Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur B. Suryo Manggolo menuturkan meskipun penumpang feri di lintasan Ujung (Surabaya)-Kamal (Madura) diperkirakan turun, pihaknya tetap menyiapkan tiga kapal cadangan.
“Penurunan jumlah penumpang ASDP [angkutan sungai, danau, dan penyeberangan] memang disebabkan karena beroperasinya Jembatan Suramadu,” ujarnya di sela-sela pemaparan kesiapan angkutan Lebaran kepada Komisi V DPR di Surabaya, akhir pekan lalu.
Wakil Ketua Umum Indonesian Ferry Company Association (Infa) Bambang Harjo menuturkan jumlah penumpang feri di Ujung-Kamal berkontribusi sebesar 60% dari seluruh lintasan penyeberangan di Jawa Timur.
“Sebetulnya, menurut perkiraan kami, penurunan jumlah penumpang akan mencapai 30%, sedangkan kendaraan roda dua turun 60% dan mobil anjlok hingga 85%,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Cabang Jasa Marga Operasional Surabaya-Gempol dan Suramadu Agus Purnomo memperkirakan pada hari H Lebaran antrean masuk pintu tol Suramadu bisa mencapai 1km.
“Ini merupakan Lebaran pertama kali setelah Suramadu beroperasi. Kami perkirakan kepadatan kendaraan bermotor akan setara dengan jumlah terbanyak pada 5 Juli 2009, yakni 60.000 unit,” katanya.
Oleh Hendra Wibawa & Raydion Subiantoro
Bisnis Indonesia, 14 September 2009
http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2&ptopik=A17&cdate=14-SEP-2009&inw_id=695621
Kepala Seksi Observasi dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Maritim Tanjung Perak Muhammad Effendi, di Surabaya, Selasa (1/9), menyebutkan, ketinggian gelombang Laut Jawa pada tanggal 1-2 September 2009 berkisar 0,8-2,5 meter.
Sementara itu, ketinggian gelombang di Perairan Bawean (1,5-2,5 meter), Perairan Kepulauan Kangean (0,8-2,0 meter), Selat Bali (0,3-2,5 meter), dan Selat Madura (0,3-1,3 meter), sedangkan ketinggian gelombang di Samudra Hindia, tepatnya di sebelah selatan Pulau Jawa mencapai 2,0-3,0 meter.
Demikian halnya dengan jalur penerbangan, selama dua hari ini cukup kondusif.
Prakirawan BMKG Juanda Agus Tri Suhono, mengatakan, tidak ada perubahan kondisi cuaca yang terlalu signifikan yang memengaruhi aktivitas penerbangan.
"Hal ini juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia, kecuali Sumatera Barat, Papua, dan Kalimantan Barat karena terdapat awan yang diperkirakan dapat sedikit mengganggu aktivitas penerbangan," katanya.
Cuaca wilayah Jatim berdasarkan analisis medan angin dan pantauan data citra satelit pada umumnya berawan. Angin diperkirakan akan bertiup dari arah timur laut-tenggara dengan kecepatan 08-35 kilometer per jam dengan suhu udara berkisar 15-35 derajat Celcius.
Ia menyebutkan, di Madiun, Pacitan, Sumenep, Bawean, Nganjuk, dan Jember cuaca cerah, sedangkan di Malang, Pasuruan, Blitar dan Banyuwangi cuaca berawan.
Sementara cuaca di Surabaya dan sekitarnya cerah berawan, angin bertiup dari arah timur-tenggara, suhu udara berkisar antara 23-34 derajat Celcius dengan kelembaban 41-90%.
Jarak pandang 4-10 kilometer, matahari diperkirakan akan terbit pukul 05.29 WIB dan terbenam pukul 17.28 WIB.
Air laut pasang pada hari Selasa maksimum mencapai ketinggian 80 centimeter yang diperkirakan terjadi pada pukul 08.00 WIB. Air laut baru akan surut hingga 110 centimeter yang akan terjadi pada pukul 16.00 WIB.
Pada hari Rabu (2/9) air laut pasang maksimum terjadi pada pukul 09.00 WIB dengan ketinggian 60 centimeter dan baru surut pada pukul 16.00 WIB mencapai 110 centimeter. (kpl/meg)Ketua Bidang Angkutan Tongkang dan Tug Boat DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Teddy Yusaldi mengatakan kapal milik perusahaan nasional itu segera menggarap muatan domestik karena Singapura mulai membatasi impor pasir.
Dia menjelaskan mulai bulan ini pasir yang masuk ke Singapura menghadapi hambatan setelah pemerintah negara tetangga itu mengeluarkan regulasi yang membatasi volume impor pasir dari Vietnam dan Kamboja.
“Akibatnya, jumlah kapal tongkang Indonesia yang beroperasi mengangkut pasir dari Vietnam dan Kamboja terpaksa dipangkas karena muatan berkurang. Mereka dipastikan segera kembali ke Indonesia,” katanya kepada Bisnis kemarin.
Menurut dia, kebijakan Pemerintah Singapura yang membatasi impor pasir menyebabkan muatan tongkang berkurang sehingga kapal-kapal berbendera Indonesia terancam berhenti beroperasi.
Teddy menjelaskan dengan kondisi itu, 50 kapal tongkang asal Indonesia diprediksi kembali menggarap muatan dalam negeri kendati angkutan batu bara di pasar domestik masih stabil, sedangkan pangsa semen dan pabrik kertas stagnan.
Dia mengungkapkan penambahan kapal tongkang dalam 3 tahun terakhir naik secara signifikan karena permintaan pengiriman kargo di dalam negeri, terutama komoditas batu bara naik rata-rata 20% per tahun.
“Saat krisis global, muatan di domestik lesu sehingga operator melirik angkutan pasir ke Singapura. Angkutan pasir dari Vietnam dan Kamboja sempat bagus, tetapi September ini mulai ada pembatasan dari Singapura sehingga pasar domestik jadi incaran,” ujarnya.
Teddy menjelaskan kembalinya 50 kapal tongkang menggarap pasar domestik dipastikan berpengaruh terhadap ketersediaan kapal pengangkut batu bara di dalam negeri yang akan melebihi kebutuhan.
Tutup izin
Dengan kondisi itu, paparnya, Dephub perlu segera menutup lebih cepat pemberian izin permohonan pemakaian kapal asing (PPKA) tanpa menunggu tenggat asas cabotage (komoditas domestik wajib diangkut oleh kapal berbendera Indonesia) untuk batu bara pada 1 Januari 2010.
Menurut dia, setelah 50 kapal tongkang kembali beroperasi di perairan Indonesia, ketentuan asas cabotage untuk angkutan batu bara dipastikan langsung terpenuhi sehingga kapal asing sudah tidak diperlukan lagi.
“INSA mendukung langkah-langkah Dephub dalam melaksanakan roadmap [peta jalan] asas cabotage. Salah satunya, jika 50 tongkang itu kembali, izin PPKA asing untuk kapal batu bara harus langsung ditutup,” tutur Teddy.
Dephub telah menutup izin PPKA bagi kapal jenis handymax dan panamax karena jumlah armada berbendera Indonesia dinilai sudah mencukupi untuk angkutan batu bara dalam negeri. (tularji @bisnis.co.id)
Oleh Tularji
Bisnis Indonesia, 08 September 2009
http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2&ptopik=A17&cdate=08-SEP-2009&inw_id=694606
Sumber Bisnis di perusahaan pelayaran menyebutkan akibat terganggunya pelayanan di pelabuhan itu, semua jadwal kapal molor dan mengganggu kelancaran angkutan bahan pokok kebutuhan Lebaran.
Direktur Operasi PT Pelabuhan Indonesia II Ferialdi mengakui adanya kerusakan kecil pada peralatan bongkar muat di Pelabuhan Pontianak, tetapi segera ditangani. “Perbaikan langsung dilakukan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar,” katanya kepada Bisnis kemarin.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, KM Tanto Horas yang antre sejak 26 Agustus, sudah menunggu pelayanan sandar selama 10 hari. Meski kapal itu sudah bisa sandar, tidak melakukan bongkar muat karena gantry crane yang melayani kapal itu masih rusak. (Bisnis/k47)
Bisnis Indonesia, 04 September 2009
http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2&ptopik=A17&cdate=04-SEP-2009&inw_id=693951
Ketua Bidang Angkutan Curah Kering Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Bambang Sudarsono mengungkapkan kini kapal curah kering di dalam negeri lebih banyak yang menganggur.
Menurut dia, kondisi itu terkait dengan pengurangan pasokan bahan baku di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Suralaya karena stok batu bara di pembangkit Jawa-Bali itu sudah kelebihan pasokan.
Dia mengungkapkan biasanya PLTU Suralaya menyiapkan pasokan batu bara di tempat penampungan (stock file) sekitar 900.000 ton untuk 1 bulan, tetapi kini sudah terisi 2,8 juta ton sehingga rencananya pasokan akan disetop untuk beberapa bulan ke depan.
“Selain karena ruang kapal untuk angkutan batu bara sudah kelebihan kapasitas, PLTU Suralaya juga tengah mengurangi pasokan karena stock file di pembangkit itu kini sudah penuh,” ujarnya kepada Bisnis, kemarin.
Ketua Bidang Angkutan Tongkang dan Kapal Tunda INSA Teddy Yusaldi mengakui operator kapal nasional terpaksa mencari muatan ekspor karena pangsa pasar di dalam negeri menurun.
Kondisi itu, paparnya, tampak pada antrean kapal jenis handymax dan panamax pengangkut batu bara di PLTU Suralaya yang terpangkas secara signifikan dari rata-rata 11 unit menjadi tujuh unit.
“Antrean kapal batu bara dari Kalimantan di PLTU Suralaya sejak 3 bulan lalu meningkat menjadi 11 unit sehingga terjadi over supply. Sekarang sudah kembali normal menjadi tujuh unit,” katanya..
Menurut Teddy, sebagian kapal handymax dan panamax nasional telah beralih mencari muatan ekspor karena dengan 11 armada yang mengantre, waktu tunggu di PLTU Suralaya dinilai tidak ekonomis lagi.
“Ketika antrean mencapai 11 kapal, waiting time kapal di pembangkit Suralaya mencapai 2 minggu sehingga biaya operasional membengkak. Namun, dengan tersisa tujuh armada, waiting time kapal terpangkas,” ujarnya.
Dia mengungkapkan INSA telah menerima laporan adanya kapal berkapasitas angkut besar yang menerima order pengiriman batu bara dari Kalimantan ke Thailand, bauksit dari Bintan ke China, dan nikel yang dikapalkan dari Pomalaa ke China.
Menurut Teddy, operator yang menggarap muatan ekspor itu hanya bersifat sementara untuk mengurangi beban biaya operasional, menyusul menurunnya muatan domestik setelah stock file batu bara pada pembangkit utama Jawa-Bali kelebihan pasokan. (k47)
Oleh Tularji
Bisnis Indonesia, 04 September 2009
http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2&ptopik=A17&cdate=04-SEP-2009&inw_id=693949
Dirjen Perhubungan Laut Dephub Sunaryo mengatakan keputusan itu menyusul kebijakan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan mempercepat proses pemenuhan persyaratan kelaikan kapal.
"Sebanyak 36 kapal yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus uji petik sekarang sudah dinyatakan lulus," ujarnya kemarin.
Salah satu kapal, yakni KM BSP I milik PT Bukit Samudera Perkasa yang dilarang beroperasi karena haluan sebelah kiri robek telah menyelesaikan perbaikan.
Sunaryo mengatakan telah memberikan persetujuan kepada operator KMP BSP I untuk melayani kembali lintasan Merak-Bakuheni. "Kapal itu sudah turun docking dan siap melayani angkutan Lebaran," ujarnya.
Ditjen Perhubungan Laut juga telah mengizinkan KMP Ulin Ferry milik PT Dharma Lautan Utama beroperasi kembali karena telah memenuhi kelaikan kapal.
Namun, Sunaryo tetap meminta seluruh operator mempersiapkan peralatan keselamatan secara benar, seperti perahu penolong (life craft) tidak boleh dikunci dan jaket pelampung tidak bocor.
Sunaryo sebelumnya ultimatum operator 36 KMP yang dinilai tidak laik melaut berdasarkan hasil uji petik secara acak di 18 lokasi pada 22-26 Juli 2009. Dia meminta operator tersebut memenuhi persyaratan kapal sebelum 6 September atau 15 hari sebelum Lebaran (H-15).
Masih docking
Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Dephub Arifin Soenardjo mengungkapkan memang masih terdapat sejumlah kapal yang menjalani docking dengan komitmen selesai sebelum 6 September.
"Memang ada kapal yang masih proses docking, tetapi itu sesuai dengan jadwalnya. Pada 6 September atau H-15 operator menjamin selesai," paparnya.
Manajer Cabang Utama Jakarta PT Pelayaran Prima Vista Hutomo mengungkapkan pihaknya menyiapkan 10 kapal untuk melayani angkutan Lebaran tahun ini. "Dari 10 kapal itu, satu kapal masih menjalani docking yang akan selesai pada 5 September."
Kapal yang akan dioperasikan itu a.l. KM Marina Nusantara, KM Titian Nusantara, KM Madani Nusantara, KM Mabuhai Nusantara, KM Marisa Nusantara, dan KM Farina Nusantara.
Sunaryo memprediksi arus penumpang angkutan laut Lebaran 2009 mencapai 1,118 juta orang atau naik 10% dari tahun sebelumnya. Pada Lebaran 2008, realisasi jumlah penumpang kapal mencapai 1,017 juta.
Sementara itu, tujuh operator kapal siap melayani angkutan Lebaran tahun ini melalui terminal penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok.
Kepala Humas Pelabuhan Tanjung Priok Hambar Wiyadi mengatakan operator kapal tersebut, antara lain PT Pelni (15 kapal), PT Pelayaran Prima Vista (dua kapal), dan PT Sentosa Lestari Abadi (satu kapal). (k1/Raydion Subiantoro)
Oleh Hendra Wibawa
Bisnis Indonesia, 04 September 2009
http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2&ptopik=A17&cdate=04-SEP-2009&inw_id=693943
Kapal-kapal yang dipesan oleh pelayaran dalam negeri itu rencananya digunakan sebagai angkutan kargo umum, kontainer, tanker, curah, kapal penyeberangan, dan pendukung kegiatan lepas pantai (off shore).
Hasil studi literatur atas laporan pembangunan, pemesanan, dan domisili kapal yang dilakukan oleh pakar maritim yang juga pengajar pada Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Saut Gurning yang diterima Bisnis, kemarin, menyebutkan baru 17 dari 44 kapal yang beralih menggunakan bendera Merah Putih.
Literatur itu mengacu pada laporan Fairplay Solution edisi Januari-Juli 2009, ISL Shipping Statistics Yearbook (SSYB) 2008, Lioyd Shipping Economist edisi Juli 2008-Juli 2009 dan hasil sementara survei online penelitian faktor-faktor kelemahan asas cabotage di Indonesia 2008-2009.
Laporan itu menyebutkan selama periode Juli 2008-Juli 2009, jumlah kapal yang dipesan oleh perusahaan pelayaran nasional sebanyak 44 unit dengan bobot mati mencapai 994.600 ton.
Order kapal dari pelayaran RI Juli 2008—Juli 2009 | ||
|---|---|---|
| Tipe kapal | Jumlah | Berbendera Indonesia |
| Umum | 6 | 2 |
| Kontainer | 5 | 4 |
| Tanker | 21 | 12 |
| Curah | 5 | 4 |
| Roro | 3 | 2 |
| Lepas pantai | 4 | 3 |
| Total | 44 | 27 |
Dari jumlah itu, 17 kapal dengan bobot 216.540 ton dipastikan telah beralih menggunakan bendera Merah Putih, bahkan telah beroperasi di perairan Indonesia untuk mendukung angkutan komoditas nasional.
“Hal yang justru menarik diambil kesimpulan dari fakta-fakta tersebut adalah ternyata 70% produksi galangan nasional justru dinikmati oleh pemilik kapal asing, bukan pelayaran nasional,” tulis Saut dalam laporan itu.
Jenis pesanan
Saut mengungkapkan selama Juli 2008-Juli 2009, kapal pesanan pelayaran nasional yang masih berbendera asing terdiri dari dua unit kapal kargo umum, empat kapal pengangkut kontainer, 12 tanker, empat kapal pengangkut curah, dua kapal roll on-roll off (roro), dan tiga kapal lepas pantai.
Berdasarkan data Departemen Perhubungan, hingga Maret 2009, jumlah armada kapal niaga berbendera Indonesia sebanyak 8.387 unit atau naik 38,83% dibandingkan dengan kondisi pada Maret 2005.
Saut menjelaskan penerapan peta jalan (roadmap) asas cabotage (komoditas domestik wajib diangkut oleh kapal berbendera Indonesia) memberikan dampak positif bagi penambahan jumlah armada kapal berbendera Merah Putih yang beroperasi di perairan Indonesia.
Oleh Tularji
Bisnis Indonesia, 01 September 2009
http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2&ptopik=A17&cdate=01-SEP-2009&inw_id=693216
Ketua Bidang Angkutan Tongkang dan Kapal Tunda Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA), Teddy Yusaldi, mengakui biaya sewa harian kapal handymax dan panamax di pasar internasional mulai membaik.
Menurut dia, nilai sewa kapal angkutan curah tipe besar itu sempat anjlok drastis pada Oktober 2008 dan berlanjut hingga sekarang, sehingga sejumlah operator handymax dan panamax menarik armadanya ke Indonesia.
“Sekarang nilai sewa kapal handymax dan panamax di pasar internasional mulai membaik walau belum sampai pada level tertinggi seperti yang dinikmati oleh pelayaran sebelum Oktober 2008,” katanya kemarin.
Teddy mengungkapkan dalam beberapa bulan terakhir nilai sewa kapal kedua jenis kapal berukuran besar itu rata-rata naik cukup signifikan meski belum menyentuh level tertinggi yang pernah dicapai pada 2008.
Nilai sewa kapal jenis panamax sempat menyentuh level US$70.000 per hari sebelum akhirnya merosot menjadi US$4.000 per hari pada Oktober 2008 seiring dengan anjloknya pangsa muatan internasional sebagai dampak dari krisis global.
Nilai sewa kapal di pasar internasional (US$ per hari) | |||
|---|---|---|---|
| Jenis kapal | Sebelum krisis | Saat krisis | Sekarang |
| Panamax | 70.000 | 4.000 | 14.000 |
| Handymax | 50.000 | 3.000 | 10.000 |
Adapun, nilai sewa kapal handymax yang sempat menyentuh US$50.000 per hari sebelum terjadinya krisis muatan di pasar internasional, juga anjlok menjadi US$3.000 per hari.
Saat ini, tarif sewa kapal jenis panamax kembali naik menjadi US$14.000 per hari atau naik US$10.000 jika dibandingkan dengan kondisi pada Oktober tahun 2008, sedangkan biaya sewa handymax naik US$10.000 per hari.
Teddy memaparkan pada 2008 kapal-kapal nasional banyak yang beroperasi di luar negeri karena nilai sewa lebih tinggi dibandingkan dengan biaya sewa di dalam negeri.
Akibatnya, jumlah armada berbendera Merah Putih berkurang sehingga menimbulkan kekhawatiran target pemerintah memenuhi ketentuan angkutan batu bara di dalam negeri wajib dilakukan oleh kapal Indonesia paling lambat 1 Januari 2010 tidak tercapai.
“Memang tadinya kapal handymax dan panamax berbendera Indonesia banyak yang beroperasi di luar negeri karena rate-nya bagus, tetapi ketika harga sewa jatuh, pemilik kapal terancam merugi,” katanya.
Kelebihan pasokan
Menurut dia, dengan merosotnya nilai sewa kapal di pasar internasional mendorong pelayaran nasional mengalihkan kapalnya ke perairan Indonesia dan membidik pangsa muatan di dalam negeri.
Akibatnya, jumlah armada berbendera Merah Putih yang beroperasi di Indonesia melonjak secara signifikan, bahkan melampaui kebutuhan. “Kebutuhan handymax dan panamax hanya 23 unit, tetapi sekarang sudah ada 30 kapal atau terjadi kelebihan pasokan.”
Pekan lalu, Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Dephub Leon Muhamad mengatakan pemerintah menutup izin permohonan pemakaian kapal asing (PPKA) jenis handymax dan panamax.
Menurut dia, jumlah armada berbendera Indonesia jenis handymax dan panamax untuk angkutan batu bara sudah melampaui kebutuhan hingga 2010 sehingga izin PPKA ditutup tanpa harus menunggu tenggat waktu pelaksanaan roadmap asas cabotage 1 Januari 2010.
Berdasarkan data INSA, selama periode Agustus 2008-Agustus 2009, jumlah kapal handymax dan panamax berbendera Merah Putih tercatat 30 unit. Jumlah itu dinilai telah melebihi kebutuhan untuk mendukung kegiatan distribusi batu bara di dalam negeri, terutama memasok kebutuhan sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Tanah Air.
Penilaian itu mengacu pada data Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut Dephub yang memperkirakan kebutuhan kapal batu bara nasional hingga 2010 sebanyak 10 kapal jenis panamax dan 13 unit handymax. (tularji@bisnis.co.id)
Oleh Tularji
Bisnis Indonesia, 01 September 2009
http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2&ptopik=A17&cdate=01-SEP-2009&inw_id=693214
Operator kegiatan lepas pantai (off shore) nasional menilai krisis ekonomi global dan anjloknya harga minyak mentah dunia telah memukul sektor angkutan pendukung off shore di Indonesia.
Presiden Direktur PT Swasta Bahari Utama Zuher Gani mengatakan penurunan tarif sewa armada lepas pantai yang terjadi mulai pertengahan 2008 bertambah parah setelah krisis ekonomi global mulai Oktober dan berlanjutnya penurunan harga minyak mentah dunia.
Dia mencontohkan pada Juni 2008, tarif sewa kapal jenis PSV ukuran 4.500-5.000 HP masih di atas US$40.000 per hari, bahkan sempat menembus US$55.000 per hari, tetapi memasuki semester II mulai turun dan berlanjut hingga sekarang.
“Saat ini, tarif sewa kapal tipe itu hanya US$20.000 per hari. Dengan kata lain, selama setahun terakhir tarif sewa PSV anjlok hingga 50%,” katanya kepada Bisnis, kemarin.
Dia mengungkapkan tarif sewa PSV berbobot 3.000 HP juga turun dari US$20.000 per hari pada 2008 menjadi US$10.000-US$12.000 per hari pada 2009, kendati kapal berbobot lebih rendah itu sudah jarang digunakan.
Zuher mengatakan pihaknya belum bisa memastikan kapan tarif sewa itu kembali naik karena perbaikan kondisi perekonomian dalam negeri dan harga minyak mentah dunia sangat berpengaruh.
Direktur Utama PT Wintermar yang juga Ketua Bidang Angkutan Lepas Pantai Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) Sugiman Layanto mengakui tarif kapal off shore jenis PSV saat ini turun drastis.
Dia mengungkapkan pada 2008 operator bisa menikmati tarif sewa hingga US$40.000 per hari, tetapi sekarang turun menjadi US$20.000 per hari. “Tarif sewa kapal off shore memang anjlok,” katanya.
Menurut Sugiman, salah satu pemicu penurunan tarif sewa off shore adalah stagnasi kegiatan lepas pantai sebagai dampak krisis ekonomi global yang menimbulkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan armada dan perkembangan pasar.
Dikuasai asing
Zuher mengungkapkan sekitar 90% dari total nilai sewa kapal pendukung lepas pantai jenis PSV bobot 4.500-5.000 HP di Indonesia masih dinikmati oleh pelayaran asing.
Berdasarkan data INSA, paparnya, nilai sewa kapal off shore, termasuk jenis PSV di Indonesia mencapai US$1,5 miliar per tahun. Dari jumlah itu, US$1,12 miliar dinikmati oleh asing, sedangkan sisanya diperebutkan oleh sejumlah operator kapal nasional.
Oleh Tularji
Bisnis Indonesia, 03 September 2009
http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2&ptopik=A17&cdate=03-SEP-2009&inw_id=693688
|
